UGM Terjunkan 1.333 Mahasiswanya KKN ke 152 Desa di 10 Provinsi

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) menyebar 1.333 mahasiswanya untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 4 Tahun 2022.

Para mahasiswa akan mengikuti kegiatan KKN-PPM selama 50 hari, dari 16 Desember 2022 hingga 4 Februari 2023. Mereka diterjunkan ke dalam 52 unit KKN di 152 desa, 27 kabupaten/kota, 10 provinsi di Indonesia, termasuk di daerah 3T dan kawasan transmigrasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar pun mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada para mahasiswa KKN. "Yang penting bagaimana kerja adik-adik di lapangan betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat desa," ucap Mendes PDTT saat melepas mereka, Jumat (16/12).

Ia pun berpesan, ada tiga target pembangunan desa, yang meliputi percepatan pemerataan pembangunan, percepatan pelayanan publik, dan peningkatan sumber daya manusia. "Itu adalah bagian penting untuk pencapaian percepatan tiga hal tersebut," ungkapnya.

Rektor UGM, Ova Emilia mengungkapkan, pelaksanaan KKN kali ini dapat terselenggara berkat sinergi UGM dengan berbagai pihak, seperti Kemendes PDTT, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah tingkat kabupaten yang turut mendanai kegiatan KKN-PPM, pihak swasta, KAGAMA, dan pemangku kepentingan lainnya yang memfasilitasi berbagai bentuk dukungan.

Ova mengatakan, maksud dilaksanakan KKN PPM adalah agar semua mahasiswa yang mengikuti program ini dapat menjadi calon pemimpin masa depan yang mempunyai empati, peduli terhadap permasalahan riil masyarakat, dan mewujudkan komitmen UGM dalam mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Kegiatan pengabdian yang dilakukan mahasiswa UGM telah dimulai sejak tahun 1951 dengan program pengerahan tenaga mahasiswa sebagai cikal bakal KKN yang diselenggarakan sejak tahun 1971," kata dia. Pada 2006, UGM melakukan rekontekstualisasi program KKN menjadi KKN-PPM. (OL-13)

Baca Juga: Mengenal Hak Pekerja Migran Dalam Konvensi Migran 1990