TARGET akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dihadapkan banyak kendala. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan semakin menggencarkan sosialisasi program tersebut bisa direalisasikan secara penuh pada Februari 2023 mendatang.
Menurut Konsultan Klinik Pintar yang sekaligus Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) Welly Elian, sebelumnya standar akreditasi bagi fasilitas kesehatan (faskes) mengacu pada Permenkes No. 46 tahun 2015. Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan peraturan baru sebagai standar akreditasi khusus untuk FKTP.
“Dalam aturan ini, FKTP diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat agar terakreditasi, seperti syarat manajerial, operasional, infrastruktur, dan mutu klinis,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/9).
Sedangkan, kata dia, data Persatuan Fasilitas Kesehatan Pratama Indonesia (PKFI) menunjukkan banyak klinik yang mulai mempersiapkan proses akreditasi dan tercatat baru sekitar 8% FKTP non-pemerintah yang telah terakreditasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, jumlah Klinik Pratama di Indonesia adalah sebanyak 7.127 klinik, dimana klinik swasta yang telah terakreditasi hanya sejumlah 179 klinik.
“Salah satu kendala akreditasi klinik adalah keterbatasan pemahaman pemilik klinik terhadap tata cara menyiapkan akreditasi. Banyak juga yang belum memahami bahwa pemenuhan standar akreditasi adalah salah satu upaya yang bermanfaat dalam mengelola alokasi kapitasi BPJS,” terang Welly.
Ketua Asosiasi Klinik (Asklin) Wilayah Riau Nuzelly Husnedi, menyampaikan penyebaran informasi adalah faktor pemicu meningkatnya kinerja layanan klinik. Klinik perlu memprioritaskan pengabdian dan profesionalisme kerja dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya untuk masyarakat di pelosok desa.
Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
“Pelaksanaan akreditasi klinik di Riau saat ini relatif belum berjalan, baru beberapa klinik saja yang terakreditasi dari sekitar 500-an klinik,” ucapnya.
Ia mengatakan, jumlah peserta BPJS sebagai sumber utama pembiayaan klinik juga berdampak kepada kemampuan finansial klinik untuk memenuhi pembiayaan yang diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi. “Ini tentu tantangan besar, mengingat target rampung di tahun depan, semoga ada solusinya termasuk kemungkinan berbagai kebijakan dan kemudahan dari pemerintah sebagai regulator,” jelasnya.
Chief of Medical Klinik Pintar Eko Nugroho menyebut, pelaksanaan akreditasi membutuhkan berbagai persiapan dan kerjasama secara multidisiplin antara pemilik, manajemen klinik, serta karyawan demi kesuksesan akreditasi. Koordinasi antara kebijakan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan kadang hilang.
“Memang lumrah terjadi karena tim penyusun kebijakan tidak sama dengan tenaga pelaksana yang mengawal langsung lapangan. Oleh karena itu penyadartahuan tentang akreditasi menjadi sangat penting, terutama klinik swasta di luar daerah yang terancam gulung tikar,” terangnya.
Sebagai salah satu mitra pemerintah dalam akselerasi digitalisasi dan pemberdayaan klinik kesehatan, Klinik Pintar turut aktif membantu menjembatani gap antara kewajiban akreditasi dengan kemampuan faskes untuk mulai mempersiapkan diri. Salah satunya dengan menggelar webinar #DokterBerdaya dengan topik ‘Akreditasi Klinik: Tips dan Trik Meraih Paripurna’ yang diikuti oleh 109 peserta yang merupakan dokter, tenaga kesehatan, dan manajemen klinik dari berbagai daerah.
“Upaya ini adalah ikhtiar kecil dari Klinik Pintar kepada dokter dan tenaga kesehatan dapat mempersiapkan keperluan akreditasi untuk klinik miliknya. Informasi yang diberikan mencakup dokumen-dokumen dasar faskes, bimbingan gaya kepemimpinan, manajerial, inventaris medis, sampai dengan memaksimalkan penggunaan perangkat lunak penunjang operasional dan accounting,” jelas Eko. (R-3)
