Buku Pertanahan Elektronik akan Diterapkan di 2023

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan buku pertanahan digital atau elektronik di tahun depan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, LP2B (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, mengatakan langkah itu bagian dari peta jalan atau roadmap transformasi digital Kementerian ATR/BPN. 

Baca juga: DPR Desak Bos PT Duta Palma yang Rugikan Negara Dijemput dari Singapura

"Di 2023, kita rencanakan less paper, jadi buku tanah itu sudah menjadi elektronik dengan tanda tangan elektronik," ungkapnya dalam keterangan yang dikutip, Kamis (4/8).

Di 2024, kementerian yang digawangi Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ini bertekad mengelola pengurusan pertanahan secara paperless atau full digital. 

"Kalau bisa kita sudah paperless dan di 2025 kita sudah menerapkan blockchain, smart contract, full monetisasi dan terakhir kita sudah berada di digital society,” jelas Ketut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana mengatakan, saat ini sekitar 50% layanan pertanahan dilakukan secara digital. Dengan jumlah tersebut akan berdampak positif pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN.

“Selama pandemi, itu PNBP kita tidak berkurang selama dua tahun. Meski secara jumlah transaksi berkurang, tetapi nilainya tetap tinggi,” klaimnya.

Di satu sisi, transformasi digital diyakini mereduksi celah-celah kasus mafia tanah yang selama ini mencari celah lewat pemalsuan dokumen analog. 

“Saya harapkan, tahun depan itu 80% layanan sudah bisa dilakukan secara elektronik. Dengan begitu kita tidak akan menemukan masalah-masalah seperti sebelumnya,” pungkas Suyus. (OL-6)