Komisi IX DPR RI Dukung Upaya BP2MI Lindungi Pekerja Migran

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengaku komit untuk memberi perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Untuk itu pihaknya terus melakukan transformasi dan terobosan.

Hal itu dikatakan Benny saat enghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada  Rabu, (8/6). Ia memberi paparan tentang realisasi program BP2MI, termasuk beberapa capaian dan progres.

Baca juga: PSI Minta Revisi Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2020 Segera ...

“Transformasi paradigma kami lakukan di BP2MI. Baik pada aspek internalnya, maupun eksternal. Saya mendorong betul pelindungan 3 dimensi, yakni pelindungan sosial, ekonomi, dan hukum. Saya berusaha juga membangun Pusdiklat, sebagai pusat terpadu pelatihan CPMI yang kompeten,” ujar Benny.

Pemaparan Benny Rhamdani terkait roadmap program BP2MI dan tahun penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2022 juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI. Tidak hanya itu, dialog dan dialektika tanya jawab juga berlangsung.

“Alhamdulillah respon, masukan dan rekomendasi pemikiran dari para pimpinan serta Anggota Komisi IX DPR RI sangat positif. Saya tentu menjadikan usul masukan sebagai energi positif untuk kita terus-menerus tingkatkan kinerja. Bagaimana pelindungan holistik dilakukan. Saya menyadari betul bahwa perlu kerja kolaboratif untuk mencegah sindikat penempatan ilegal PMI. Peran DPR sangat diperlukan, terlebih terkait dengan dukungan anggaran,” kata Benny.

Dalam rapat yang membahas soal anggaran BP2MI Tahun Anggaran 2022 ini mendapat support Komisi IX DPR RI. Sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI memberi pertanyaan dan menyampaikan masukan untuk BP2MI.  

“Prinsipnya untuk menopang program BP2MI, kami akan mendukung untuk ditingkatkannya nominal anggaran. Apa yang disampaikan Kepala BP2MI sangat bagus. Tentu disisi lain, kita juga mendorong agar terus diperkuat kinerjanya. Dalam hal pencegahan penempatan ilegal, maupun pelayanan penempatan harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Tidak sekedar menargetkan anggaran atau kesejahteraan, gaji besar dari PMI,” ujar Tetty Prasetiyani Heryawan

“Tentu apa yang dilakukan Kepala BP2MI, melalui terobosan. Kerja kolaborasi, kemitraan dengan instansi lainnya seperti BUMN dan Menko Perekonomian harus diapresiasi. Semangat ini kita harapkan terus digenjot, mendapat support dari kita semua,” ujar Edy Wuryanto.

BP2MI dan Komisi IX DPR RI juga sepakat akan bersinergi memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Juga memaksimalkan Pelindungan menyeluruh terhadap PMI. Agar PMI tidak menjadi sasaran empuk bagi sindikat, rentenir maupun pengusaha hitam lainnya. (RO/A-1)