Penguatan Pengelolaan Masa Peralihan UT menjadi PTN-BH

PERJALANAN untuk suatu perubahan, bertransformasi ke arah yang lebih baik tentu tidak mudah. Seperti halnya peralihan status Universitas Terbuka (UT) untuk naik kelas menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum memerlukan kerja keras dan juga kerja sama untuk meraih tujuan tersebut. 

Setelah tahapan Harmonisasi dilalui, UT menanti ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga sah untuk menjadi UT PTN-BH. Penyesuaian tata kelola dari segala lini agar 100% beralih dari status Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum ke PTN-BH akan dilaksanakan setelah PP PTN-BH UT ditandatangani Presiden. 

''Ada 6 (enam) aspek yang menjadi fokus dari UT untuk berubah menjadi PTN-BH, yaitu Bidang Umum, Bidang Keuangan dan Aset, Bidang Akademik, Penelitian dan Abdimas, Bidang Hukum, Bidang Organisasi dan Bidang Sumber Daya Manusia,'' kata Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan, Maya Maria, SE, MM dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Kamis (21/4).

Pada Rabu dan Kamis, 20-21 April 2022. UT menyelenggarakan Workshop Penguatan Pengelolaan Masa Peralihan PTN-BH. Strategi UT membentuk tim baru untuk penguatan pengelolaan masa peralihan ini dan mengundang beberapa narasumber untuk berdiskusi mengenai pengelolaan ini.

Untuk Diskusi bidang Umum, UT mengundang Ibu Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara.

Diskusi Bidang Keuangan dan Aset, UT mengundang narasumber Bapak Muji Budda’wah, S.E., M.E., Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesra, Direktorat Jenderal Penganggaran Kementerian Keuangan.

Diskusi Bidang Akademik, Penelitian dan Abdimas mengundang dua narasumber: Ibu Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc. Plt., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Prof. Faisal Fathani Plt. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Diskusi Bidang Hukum dengan narasumber Ibu Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Diskusi Bidang Organisasi, dengan narasumber Dr. Ir. Mustangimah, M.Si., Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Diskusi Bidang SDM dengan narasumber Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed., Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (RO/OL-10)