Percepat Penanganan Banjir Kalteng, BNPB Salurkan Bantuan Rp1,5 M

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto memberikan bantuan logistik dan Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan ini dimaksudkan dalam rangka percepatan penanganan banjir untuk kota dan kabupaten terdampak banjir.

Adapun bantuan DSP ini diberikan kepada Kota Palangkaraya Rp 500 juta, Kabupaten Pulang Pisau Rp500 juta, dan Kabupaten Katingan Rp500 juta. Total bantuan DSP yang diberikan sebanyak Rp1,5 miliar.

"BNPB juga menyalurkan bantuan logistik dan peralatan berupa paket makanan siap saji, lauk pauk, matras, selimut, dan masker," kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya Minggu (21/11).

Baca juga: BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Indonesia

Terdapat 5 daerah yang mendapatkan bantuan yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. Masing-masing daerah tersebut mendapatkan bantuan berupa selimut 200 pcs, lauk pauk 501 paket, makanan siap saji 504 paket, matras 300 lembar dan masker KF94 5.000 lembar.

Penyerahan ini diberikan secara simbolis di Aula Gedung Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (20/11), yang diserahkan langsung oleh Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto kepada masing-masing perwakilan daerah.

Suharyanto menjelaskan bantuan ini sifatnya stimulan, jika dalam perkembangannya nanti pemerintah daerah masih memerlukan dukungan pemerintah, maka pimpinan daerah bisa mengajukan permohonan dukungan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto saat meninjau kondisi banjir di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya melakukan peninjauan di Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, Suharyanto ingin memastikan penanganan banjir berjalan baik dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak sudah terpenuhi. (H-3)