Pembukaaan Tempat Wisata Bali dan Kepri Bagian Simulasi Protokol Kesehatan

JURU Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, menjelaskan pembukaan tempat wisata di Bali dan Kepri adalah bentuk simulasi protokol kesehatan yang artinya dibuka namun tetap hati-hati dengan menjamin implementasi protokol kesehatan.

"Pedoman protokol kesehatan di tempat wisata telah disusun oleh Kemenparekraf dengan lintasb K/L lainnya termasuk Satgas," kata Prof Wiku kepada Media Indonesia Jumat (15/10).

Prof Wiku juga berharap implementasi pedoman tersebut baik dengan penerapan sistem monev rutin Satgas atau Dinas Pariwisata Daerah. Apalagi juga temerintah telah membuka pintu masuk bagi 19 negara berdasarkan perkembangan kasus covid-19.

Prof Wiku mengaku penetapan berdasarkan pertimbangan kasus terkini yaitu jumlah kasus konfirmasi di bawah atau sama dengan 50 kasus per 100.000 penduduk dengan positivity rate rendah atau kurang dari 5%.

Serta adanya perjanjian luar negeri yang telah dilakukan, misalnya travel corridor arangement. Masuknya wisatawan asing ke Indonesia nantinya hanya diperbolehkan dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk keperluan berwisata. Di dua provinsi ini yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing.

Baca juga : Menkes Pastikan Akses Vaksin Covid-19 bagi Masyarakat Adat

"Sedangkan pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia akan menjadi tanggungjawab daerah penyelenggara simulasi serta daerah penyangganya untuk mengawasi pergerakannya sesuai dengan kebijakan yang ada," sebut Prof Wiku

Disamping itu, pemerintah saat ini terus berupaya mempertahankan penanganan kasus covid-19 yang sedang terkendali. Diantaranya, pemerintah sedang menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun. 

"Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan pada prinsip pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian lapangan yang tepat," jelasnya.

Lalu, melakukan peningkatan laju vaksinasi lansia terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk juga percepatan program vaksinasi untuk anak. Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Serta pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan.

Selain itu kebijakan PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya. 

"Sehingga peningkatan kasus dapat dicegah," pungkas Prof Wiku. (OL-2)