Kemendikbud Ristek Tetapkan Perkawinan Mabang Handak Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menetapkan Perkawinan Adat Mabang Handak dan Lelang Lebak Lebung sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.

Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar di Kayuagung, Sabtu (21/8), mengatakan Pemkab telah menerima replika sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang diserahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Selatan.

Perkawinan Mabang Handak dan Lelang Lebak Lebung merupakan bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sarat akan makna dan nilai-nilai luhur.

Baca juga: Puan Maharani Apresiasi Bali Melalui Busana

Hingga kini, Pemkab OKI terus menyosialisasikan ke masyarakat bahwa Perkawinan Mabang Handak dan Lelang Lebak Lebung telah menjadi bagian
warisan budaya di Tanah Air.

Perkawinan Mabang Handak pada masyarakat Suku Kayu Agung merupakan acara perkawinan yang mewah, yakni permintaan dan persyaratan dari pihak perempuan harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki.

Pernikahan Mabang Handak dalam masyarakat Kayuagung merupakan sistem perkawinan tingkat tertinggi, karena terdapat proses dan rangkaian yang bisa menempuh waktu tujuh hari tujuh malam.

Sedangkan Lelang Lebak Lebung merupakan sistem yang sudah turun temurun dalam proses penangkapan ikan di sungai hingga lebak.

Di Kabupaten OKI, Lelang Lebak Lebung ini sudah dibuatkan peraturan daerahnya sehingga kearifan lokal ini diharapkan lestari dan tidak lekang oleh waktu.

"Kami terus sosialisasikan dengan tujuan agar budaya ini dapat lestari hingga ke anak cucu," kata Iskandar.

Tujuannya tidak lain agar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Upaya ini juga wujud dari komitmen pemkab untuk mengembangkan sektor pariwisata karena sejatinya perkawinan mabang handak dan lelang lebak
lebung dapat juga dijadikan event pariwisata.

Untuk mewujudkannya, Pemkab berharap mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah provinsi hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Ant/OL-1)