Kawal PPKM Darurat Jawa-Bali, Polri Kerahkan 21.168 Personel

GUNA mengawal Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Polri mengerahkan 21.168 personel.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengemukakan bahwa seluruh personel dikerahkan dari seluruh Polda yang ada di Pulau Jawa dan Bali.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram (STR) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Lanjutan, terkait menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat.

"Operasi ini ada di awaki oleh 21.168 personel. Ini mulai dari Polda Jawa dan Bali," papar Argo saat membacakan amanat Kapolri di Gedung Rutapama, Jakarta Selatan, Jumat (2/7).

Di dalam Operasi Aman Nusa II, kata Argo, terdapat tujuh satuan tugas (satgas). Diantaranya adalah, satgas deteksi, satgas binmas, satgas kepatuhan protokol kesehatan dan pengamanan vaksinasi.

Kemudian, satgas Bayankes, satgas pengamanan pengawalan vaksin, satgas penegakan hukum dan satgas hubungan masyarakat (humas).

Baca juga: Perhatikan, Ini 63 Titik Penyekatan Jabodetabek Selama PPKM Darurat

Operasi Aman Nusa II sendiri merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kemudian dalam poin enam disebutkan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

"Tindaklanjut apa yang dilaukan Polri terkait instruksi Mendagri terkait PPKM Darudat Covid-19 Jawa dan Bali. Adanya poin keenam, pihak polisi membuat Operasi Aman Nusa II Lanjutan, dulu pernah dibuat juga terkait Covid-19, dulu ada 5 satgas sekarang ada 7 satgas operasi itu," ungkap Argo.

"Selain PPKM Mikro di tingkat RT/RW kemudian juga ada jalur kabupaten maupun kota yang kami lakukan penyekatan dengan adanya random sampling swab antigen," tambahnya.

Tak hanya melakukan pengamanan, pihaknya juga melakukan random sampling swab antigen juga bakal dilakukan di pintu keluar masuk antar kota dan provinsi, pintu Tol, Rest Area, stasiun, bandara, pelabuhan. (OL-4)