Data Covid-19 yang belum Terlapor Justru Turunkan Positivity Rate

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), yang merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah memiliki tugas menyelesaikan persoalan data kasus covid-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam pertemuan dengan Wamenkes, ahli kesehatan, dan epidemiolog yang berlangsung secara virtual, Kamis (4/2), Menko Luhut sempat menyampaikan masih ada hampir 2 juta atau mungkin lebih data yang belum di-entry.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan 2 juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi namun justru kasus-kasus negatif yang belum terlaporkan.

Baca juga: Epidemiolog UI Ingatkan Soal Mutasi Covid-19

Hal itu disebabkan karena selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.

“Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” terang Jodi, Sabtu (6/2).

Menurut Jodi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog.

Yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah 2 juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

“Jadi, ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.

Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan covid-19. Sejak awal, Menko Luhut fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Dengan momentum pandemi covid-19 ini, Menko Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi, Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” tutup Jodi. (RO/OL-1)