IKA UNJ: Pendidikan Wajib Selamatkan Hak Sehat dan Hak Siswa

IKATAN Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) mengkritisi kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. D

alam keterangan tertulis refleksi akhir tahun di sektor pendidikan Sabtu (2/1), IKA UNJ yang ditandatangani oleh Juri Ardiantoro sebagai Ketua Umum dan Suherman Saji Sebagai Sekjen mengatakan kebijakan Merdeka Belajar sesuai tujuan dari Mendikbud adalah cita-cita revolusi sistem pendidikan dengan menekankan aspek kemampuan kognitif dan karakter masing-masing anak didik. Sekaligus menciptakan keadilan pendidikan antar daerah, dan bisa menghadapi era teknologi digital yang berkembang sangat cepat. 

Namun PP IKA UNJ melihat bahwa pada sisi yang lain Merdeka Belajar menimbulkan kontroversi yang tidak sederhana. Baik dari sisi hak kepemilikan konsep, konsep itu sendiri, perencanaan maupun bagaimana pengimplementasiannya. Kedua, pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menambah kompleksitas permasalahan Merdeka Belajar ini.

"Pandemi ini bukan saja mengubah skenario penerapan Merdeka Balajar saja, tetapi juga aspek-aspek lain dari sistem pendidikan kita. Aspek kesehatan tentu saja paling utama, yakni menjaga jangan sampai para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik mengalami penularan covid-19 dari proses belajar mengajar. Dengan demikian, belajar tatap muka ditiadakan dan dengan bantuan teknologi belajar diselenggarakan secara daring atau jarak jauh," tulis IKA UNJ.

Dalam rangka mengevaluasi dan menyampaikan pandangan yang menyangkut praktik pendidikan maupun terkait kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional, sebagai salah satu entitas besar pendidikan tanah air, di mana UNJ atau IKIP Jakarta yang telah menghasilkan ratusan ribu  guru dan tenaga kependidikan lainnya, 

IKA UNJ menyampaikan tiga hal penting dalam kebijakan Merdeka Belajar di tengah pandemi ini, yaitu pertama keselamatan siswa dan tenaga kependidikan adalah hal utama. "Meskipun dengan persyaratan ketat, rencana kebijakan membuka sekolah pada Januari 2021 menjadi tidak realistis mengingat penyebaran pandemi covid-19 masih sangat tinggi."

baca juga: DKI Putuskan Pembelajaran Jarak Jauh Diperpanjang

Kedua, hak pendidikan siswa/mahasiswa haruslah dapat dipenuhi semaksimal mungkin meskipun dengan berbagai keterbatasan akibat wabah covid-19 ini. Dan ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dapat menyesuaikan kebijakan Merdeka Belajar untuk dapat menjadi solusi mengatasi berbagai kesulitan pembelajaran akibat wabah covid-19 ini. (OL-3)