Subsidi Pulsa Untuk PJJ Harus Tepat Sasaran

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti merespons positif bantuan pulsa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada pengajar dan peserta didik. Namun distribusi subsidi pulsa harus tepat sasaran. Selain itu Kemendikbud harus memberi perhatian kepada guru dan anak didik yang tidak memiliki telepon genggam. Termasuk pula masih banyak daerah belum terakses internet.

Sebelumnya Kemendikbud telah merestui agar dana operasional sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa atau kuota data untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Kepastian itu disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim di hadapan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat. 

"Kami berharap agar bantuan pulsa yang berasal dari APBN ini tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Semoga bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud tersebut dapat efektif dan efisien agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM unggul tak boleh berhenti," terang Agustina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Agar bantuan pulsa ini bermanfaat bagi guru serta peserta didik, Agustina wanti-wanti agar pendistribusian pulsa dan kartu perdana yang dilakukan oleh Kemendikbud tepat sasaran. Jangan sampai dana yang berasal dari APBN tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

Agustina juga mengingatkan Kemendikbud agar bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki sistem baik, memiliki jangkauan tersebar luas, dan memiliki kualitas terjamin. Sebab dalam melaksanakan PJJ, dibutuhkan akses internet yang baik serta merata agar guru dan peserta didik dapat memanfaatkan subsidi pulsa yang diberikan Kemendikbud secara optimal.

"Saya meminta dalam memilih operator, Kemendikbud harus benar-benar jeli. Harus bisa memilih operator yang memiliki sistem yang baik, sehingga pulsa yang diberikan Kemendikbud benar-benar hanya dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Selain itu Kemendikbud harus dapat memilih operator yang memiliki jaringan yang baik. Jangan sampai Kemendikbud salah memilih operator telekomunikasi sehingga pulsa yang diberikan ke guru atau peserta didik tidak bisa dimanfaatkan untuk proses PJJ," kata Agustina.

Kemendikbud harus memperhatikan guru dan peserta didik yang sampai saat ini belum memiliki fasilitas telepon genggam. Sebab Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (Panja PJJ) saat melakukan pemantauan di masyarakat, masih banyak guru dan peserta didik yang belum memiliki fasilitas telepon genggam. Kendala lain yang ditemukan Panja JJJ adalah masih belum meratanya akses internet di daerah-daerah.

"Oleh sebab itu penting bagi Kemendikbud untuk memilih operator yang benar-benar memiliki akses internet yang luas dan terbaik. Kemendikbud harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan Panja PJJ, termasuk dalam membuat materi PJJ," terang Agustina.

baca juga: Pemda Berhati-hati Dalam Membuka Sekolah di Masa Pandemi

Dalam rekomendasi Panja disebutkan bahwa dalam membuat kebijakan PJJ, Kemendikbud harus mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan orang tua/wali untuk mendampingi proses pembelajaran dari rumah. Termasuk kemampuan orang tua/wali peserta didik untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh. Semua itu dimasukkan dalam kurikulum yang dibuat oleh Kemendikbud. Panja meminta Kemendikbud dapat menyelaraskan regulasi yang ada agar tidak melanggar UU. (OL-3)