Jokowi Minta Perbaikan Pendidikan Menyeluruh

PRESIDEN Joko Widodo meminta dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Ditiadakannya Ujian Nasional (UN) 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan melindungi keselamatan siswa bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan secara nasional.

Survei Programme for International Student Assessment (PISA) dapat digunakan untuk mulai melakukan evaluasi tersebut. "Indonesia telah ikut dalam survei PISA selama tujuh putaran sejak 2000 hingga 2018. Survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan meluas aksesnya selama 18 tahun terakhir," ujarnya Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4).

Jokowi membeberkan survei PISA pada 2018 untuk Indonesia menurun di tiga bidang kompetensi yakni membaca, matematika, dan sains. Jokowi menyebut penurunan paling besar di bidang membaca. Kemampuan membaca siswa Indonesia berdasarkan survei PISA yakni skor 371 (posisi 74) kemampuan matematika skornya 379 (posisi 73), dan kemampuan sains skornya 396 (posisi 71).

Berdasarkan survei PISA, imbuh Jokowi, Indonesia setidaknya memiliki tiga persoalan di dunia pendidikan yang mesti diatasi. Pertama, ialah mengenai besarnya persentase murid berprestasi rendah. Menurut Jokowi, pemerintah sebenarnya berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi anak berusia 15 tahun. Namun, murid yang berprestasi rendah dinilai masih tegolong besar.

"Jadi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15% sampai 20% di 2030," kata Presiden.

Selain itu, persoalan kedua ialah tingginya persentase siswa yang mengulang kelas yakni sebesar 16%. Angka itu 5% lebih tinggi dibanding rata-rata di negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Adapun persoalan ketiga ialah ketidakhadiran siswa di kelas.

"Tingginya presentase siswa mengulang kelas yaitu 16%. Angka ini 5 persen lebih tinggi dibandingkan negara-negara OECD. Kemudian tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas," ucap Jokowi.

Mengacu pada hasil survei PISA tersebut, ujar Jokowi, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, maupun masalah kualitas dan beban administratif guru.

Soal besarnya beban administratif yang diemban para, Jokowi menyoroti semestinya kerja para guru lebih terfokus pada kegiatan belajar-mengajar untuk mengetahui potensi dan mengembangkan kemampuan para siswa peserta didiknya.

"Jadi guru tidak fokus pada kegiatan belajar-mengajar tetapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Ini tolong digarisbawahi," ucapnya.

Adapun aspek lain yang juga menjadi perhatian ialah perbaikan dalam proses belajar-mengajar, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan lingkungan belajar siswa, termasuk motivasi belajar dan menekan tindakan perundungan di sekolah.

"Hasil survei PISA dan evaluasi UN juga menyebut, terdapat dukungan yang kuat antara kondisi sosial-ekonomi siswa dengan capaian hasil UN atau skor nilai PISA," ujarnya mengakhiri arahan rapat terbatas.(OL-4)