Jubir Wapres: Fatwa MUI Soal Korona Permintaan Wapres

JURU Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan fatwa MUI terkait himbauan kepada umat muslim di daerah terdampak dengan potensi penyebaran virus yang tinggi untuk sementara waktu menghindari kerumunan, sebagai upaya untuk meminimalisir penularan virus Korona (covid-19), merupakan permintaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Umum MUI.

"Itu permintaan Kyai Ma'ruf untuk dipercepat supaya fatwa segera keluar karena masih banyak orang yang permisif terhadap Covid-19 padahal sangat berbahaya," ujar Masduki di Jakarta, pada Selasa (17/3).

Ia mengatakan keluarnya fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu untuk menepis cara berpikir di kalangan umat yang permisif terhadap penyebaran virus Korona. Disampaikan Masduki, masih ada kalangan umat Islam yang merespons fatwa tersebut sebagai strategi untuk menjauhkan umat Islam dari masjid.

"Di medsos ada seorang gubernur  tidak saya sebut namanya yang berpikir jangan menjauhkan umat islam dari masjid. Ini kan karena pikiran konspiratif sangat berbahaya. Tidak ada persoalan konspiratif, ini ajaran agama bahwa kita harus menghindari dari wabah," ucapnya.

Baca juga: MUI: Di tengah Pandemi Covid-19, Shalat Jumat Ganti Shalat Duhur

Fatwa MUI berkaitan dengan penyelenggaraan peribadatan yang sifatnya melibatkan jamaah, fatwa MUI tersebut secara khusus melarang orang yang telah terpapar covid-19 melakukan aktivitas peribadatan di tengah kerumunan agar tidak terjadi penularan massal.Sementara untuk masyarakat yang berada di kawasan dengan potensi penularan tinggi, diperboleh untuk meninggalkan ibadah shalat jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediamannya masing-masing.

Menurut Masduki, dalam hadist ajaran agama Islam disebutkan bahwa masyarakat harus menghindari wabah. Dalam fatwa MUI, umat Islam tidak boleh mendekati wilayah yang memang sudah terkenda wabah (pandemi). Hari ini (17/3), pengurus MUI bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyampaikan fatwa tersebut.

Masduki menuturkan MUI berharap Jusuf Kalla atau biasa disapa JK, dapat menyosialisasikan fatwa itu kepada pengurus masjid di seluruh Indonesia khususnya kota-kota yang sudah ada kasus penyebaran Korona. Selain itu, JK juga merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

"Kita apresiasi pak JK cukup tanggap dan sudah akan melakukan langkah-langkah di daerah terutama di kota-kota besar untuk kebersihan-kebesihan masjid," ujarnya.

Mengenai disinfektan yang dilakukan di masjid-masjid sebagai pencegahan penyebaran virus Korona, Masduki menjelaskan

pemerintah pusat sudah memerintahkan pemerintah daerah agar segera melakukan konsolidasi terhadap daerah yang sudah ada temuan kasus positif Korona serta memetakan daerah mereka masuk pada zona merah (risiko tinggi kasus), kuning (rendah risiko) atau hijau (tidak berisiko) untuk melakukan langkah yang diperlukan dalam penanganan covid-19.

"Catatan presiden satu kalau lockdown bagi sebuah daerah harap berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ucapnya.

Disampaikan Masduki, Provinsi DKI Jakarta, masuk pada zona yang bisa dikategorikan merah mengingat adanya sejumlah temuan kasus.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada pemetaan zona daerah tersebut. Selain itu juga laboratorium untuk masyarakat melakukan tes positif atau tidaknya tertular virus Korona masih terbatas. Dalam waktu dekat diharapkan akan ada penambahan fasilitas tersebut.

"Ini akan segera diatasi dalam sepekan ke depan. Laboratorium sudah akan banyak sehingga rakyat bisa segera memeriksakan diri apabila mereka tidak nyaman, ketakutan," ucapnya. (OL-4)