Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DAERAH tangkapan air yang dipenuhi bangunan permanen mesti dikembalikan lagi fungsinya.
Hal ini dapat dilakukan dengan membongkar bangunan-bangunan permanen yang berada di kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan tangkapan air.
"Penertiban perlu dilakukan. Tetapi harus lebih terpadu yaitu dengan kajian dan penegakan hukum, serta upaya-upaya menghalangi adanya bangunan baru," kata Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad di Jakarta, Kamis (8/2).
"Namun, tetap harus dilihat dulu. Mana yang perlu dibongkar atau cukup dikuasai oleh negara," ujar Chalid.
Untuk memberi efek jera, bisa dilakukan pembongkaran terhadap vila atau bangunan yang berdampak terbesar terhadap tangkapan air. "Pembongkaran juga mesti melihat posisi ekologisnya. Mana yang harus dibongkar dan mana yang tidak. Tidak semua harus dibongkar," imbuh Chalid.
Penegasan ini terkait dengan kasus longsor di kawasan Puncak, Bogor. Setelah itu wacana menata ulang kawasan ini muncul lagi. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved