OJK Ingatkan soal Manajemen Fraud

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengimbau bank untuk menerapkan manajemen kualitas pengelolaan terhadap kecurangan atau fraud guna menghadapi praktik penipuan seperti kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito yang menimpa Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN).

"Kami imbau manajemen fraud yang sudah kami berikan pedomannya harus diimplementasikan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam acara Bank Dunia di Jakarta, kemarin.

Muliaman mengatakan OJK telah mengirim tim untuk menangani kasus tersebut lebih lanjut. Dia menjelaskan kasus tersebut tentu memiliki implikasi hukumnya, apalagi jika menyangkut penipuan.

"Karena ini harusnya bisa diselesaikan pada istilahnya first line of defence (garis pertahanan pertama) yang ada, artinya unit-unit inspektor atau pengawasan di dalam, dan sebagainya," ucap dia.

Namun, Muliaman membantah bahwa OJK melakukan pembatasan dalam operasional BTN sebagai bentuk sanksi.

Kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito tersebut bermula dari laporan tertanggal 16 November 2016. Laporan tersebut terkait dengan kegagalan pencairan deposito sebelum jangka waktu pencairan.

Dalam menanggapi laporan itu, BTN memverifikasi dan menginvestigasi. Hasilnya, perseroan menemukan pengajuan bilyet deposito palsu.

Investigasi yang dilakukan perseroan juga menunjukkan produk palsu itu ditawarkan sindikat yang mengaku sebagai karyawan pemasaran BTN.

Selain menawarkan produk deposito dengan tingkat bunga jauh di atas tingkat yang ditawarkan BTN, sindikat itu juga memalsukan spesimen tanda tangan dan data korban untuk melancarkan aksi.

BTN menyatakan dugaan pemalsuan bilyet deposito yang merugikan sejumlah nasabah sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kini kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sekretaris Bank BTN Eko Waluyo di Jakarta, Senin (20/3), mengatakan dari hasil investigasi, bilyet deposito perseroan dipalsukan kelompok yang diduga sindikat kejahatan perbankan yang menggunakan nama BTN secara ilegal untuk menawarkan produk deposito dan beroperasi di luar sistem perseroan.

BTN juga mengklaim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membentuk cadangan risiko operasional. Cadangan itu telah disampaikan dalam laporan keuangan audit 2016. (Fat/Ant/E-1)