Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan penjualan bahan mentah dari sumber daya alam sudah harus disetop. Karena itu, implementasi penghiliran pertambangan mineral dan batu bara (minerba) harus diperkuat.
"Menurut saya, era menjual sumber daya alam (SDA) sudah berakhir," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Menurut Presiden, harus ada perubahan paradigma minerba sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dia mencontohkan negara maju telah melakukan lompatan dari penjual komoditas SDA menjadi industri pengolahan. Dia meminta jajarannya untuk fokus mengembangkan penghiliran industri, terutama pertambangan minerba. Jokowi menginstruksikan hambatan pengembangan penghiliran di pertambangan minerba segera diselesaikan.
"Jika ada hambatan regulasi, seperti regulasi dan perizinan yang tumpang-tindih, saya juga minta dipangkas secepat-cepatnya."
Sementara itu, Kementerian BUMN tengah berupaya merampungkan pembentukan holding BUMN tambang. Nantinya di dalam holding ini ada empat BUMN tambang, antara lain PT Antam (persero) Tbk, PT Bukit Asam (persero) Tbk, PT Timah (persero) Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) sebagai induk.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, menyebutkan, pembentukan holding BUMN tambang sekaligus bisa menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Dalam hal itu, BUMN sudah menyampaikan minat untuk membeli saham Freeport Indonesia hingga 51%. "Kita sudah menyampaikan surat menyatakan minat kepada Menteri Keuangan dan ESDM. Menteri Keuangan sudah menyurati kembali, bagaimana kesanggupan. Terus kita balas lagi, kita sanggup," jelas Harry .
Kini pemerintah memiliki saham Freeport Indonesia 9,36%. Divestasi saham Freeport ke pemerintah tertuang dalam kontrak karya (KK) yang diteken pada 1991. (Dro/Pol/Metrotvnews.com/E-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved