Inefisiensi masih Mengintai

PRESIDEN Joko Widodo menyebut masih ada potensi inefisiensi anggaran akibat setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing merencanakan program yang sama. "Misalnya masalah IT, masalah pengadaan kapal, masalah radar, masalah bantuan UMKM. Tolong ini betul-betul dicermati," kata Presiden saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Ia meminta para menteri dan ketua lembaga bersinergi dan berkoordinasi mengamankan efektivitas pelaksaaan kerja. Demikian pula antara pusat dan daerah.

Para menteri koordinator juga diingatkan Presiden untuk memastikan pelaksanaan program lintas kementerian, lintas lembaga, ataupun pusat ke daerah agar bisa saling sejalan dan tidak bertabrakan. "Yang paling penting juga lebih efisien," tegasnya kepada seluruh para menteri dan ketua lembaga yang hadir.

Dalam Rapat Kabinet Paripurna yang mengambil topik Rencana Kerja Pemerintah 2017 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018, Presiden meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik.

"Jangan sampai saudara-saudara kerja dari pagi ke pagi tapi tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak diketahui oleh publik apa yang sudah dikerjakan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian agar jangan hanya mengejar serapan anggaran saja tanpa memedulikan capaian hasilnya. "Serapan anggaran harus habis iya, tapi hasilnya juga harus baik."

Jokowi mengatakan program kerja kementerian dan lembaga harus berorientasi hasil, bukan berorientasi prosedur, tetapi tetap mengikuti aturan. Para menteri pun harus mencermati secara detail program yang direncanakan.

"Pastikan juga program-program di kementerian dan lembaga yang saudara pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pertumbuhan ekonomi. Ini penting sekali digarisbawahi," tegasnya.

Jokowi juga meminta program yang diprogramkan kementerian dan lembaga bisa membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, serta menekan ketimpangan yang dinilainya masih tinggi kendati memperlihatkan tren turun.

"Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor di daerah, kontraktor-kontraktor kecil, kontraktor menengah, agar mereka belajar. Jangan semua dikerjakan sendiri, terutama BUMN. Di BUMN ada induknya, ada anak perusahaan, cucu perusahaan yang biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri," ia mengingatkan.

Di tempat sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan satu regulasi untuk menyelaraskan aspek perencanaan dan aspek penganggaran yang dicap Jokowi tidak berjalan sinkron. Sinkronisasi akan dikoordinasikan menko perekenomian. Hal itu diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah.

Terkait dengan pembahasan soal 2018, Sri mengemukakan Presiden tetap menekankan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan dengan cara menggunakan APBN lebih efektif. Keinginan Presiden agar belanja pemerintah lebih efisien dan efektif dinilai ekonom Bank Permata Josua Pardede sebagai arahan yang tepat.

"Meskipun defisit anggaran tahun ini diperkirakan 2,4% terhadap PDB dan tahun lalu kita lihat defisitnya 2,5% terhadap PDB, arahnya pemerintah ingin kementerian dan lembaga itu lebih efisien dalam pengeluaran," terang Josua.

Ia melihat kementerian lembaga harus lebih fokus terhadap belanja barangnya, khususnya belanja infrastruktur. Dengan belanja infrastruktur yang memang meningkat dari tahun lalu, belanja modal juga akan meningkat sehingga multiplier effect-nya pun lebih kuat. (Dro/Ant/E-1)