CIPS Sebut Kenaikan NTP tidak Jamin Petani Sejahtera

KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak serta-merta mencerminkan bahwa petani semakin sejahtera. 

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai hal itu karena indikator dalam NTP tidak memasukkan aspek kesejahteraan petani yang tidak kasat mata. Misalnya beban biaya hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar. 

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika dalam keterangannya, Kamis (15/1).

Baca juga : Tak Perlu Ribet! Pupuk Bersubsidi Langsung Bisa Ditebus Petani sejak Awal 2026

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04% dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani.

Hal itu kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif. Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh.

Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan. Itu berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun. 

Baca juga :  Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Mentan Amran dan Penghargaan untuk Petani

Indikator tersebut juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik. Di sisi lain, kata Maria, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani.

BPS disebut berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi.

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria. 

CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk mendeduksi kesejahteraan petani. Arah kebijakan dinilai perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani.

CIPS menyebut setidaknya perlu dua langkah reformasi. Pertama, mengganti skema subsidi input menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata.

Mekanisme tersebut pada gilirannya dapat memberi kebebasan bagi petani untuk memilih input pertanian sesuai kebutuhan spesifik lahan. 

Kedua, mendorong modernisasi pertanian dengan membuka akses terhadap teknologi maupun investasi. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar semakin kompetitif dan inovatif. 

"Sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan," pungkas Maria. (Ifa/I-1)