DPR Dorong Pemerintah Perkuat Tata Kelola Logam Tanah Jarang

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta pemerintah mempercepat penataan tata kelola Logam Tanah Jarang (LTJ) agar pemanfaatannya benar-benar membawa manfaat bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi LTJ yang cukup besar, terutama dari mineral ikutan penambangan timah di Bangka Belitung. Namun sampai saat ini, potensi tersebut belum diolah dan belum memberikan nilai tambah yang maksimal.

Jamaludin menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah data cadangan LTJ yang belum terukur dengan pasti. Selain itu, aturan teknis mengenai cara memisahkan, mengangkut, dan mengolah LTJ belum lengkap, terutama karena mineral pembawa LTJ seperti monasit mengandung unsur radioaktif yang harus ditangani dengan sangat hati-hati demi keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Ia menilai, Indonesia perlu memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu memperbaiki data dan aturan sebelum masuk ke tahap pembangunan industri. Jamaludin juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu membangun fasilitas percontohan (pilot plant) di dalam negeri sebagai langkah awal untuk mempelajari teknologi pemurnian LTJ. 

Baca juga : Ukraina akan Sepakati Perjanjian Mineral Tanah Jarang dengan AS

Fasilitas ini dapat melibatkan BUMN, perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra teknologi, sehingga proses alih teknologi terjadi secara bertahap dan tidak hanya bergantung pada negara lain.

“Potensi Logam Tanah Jarang jangan hanya berhenti di atas kertas. Kita ingin manfaatnya nyata untuk ekonomi bangsa, lapangan kerja, dan perkembangan teknologi di Indonesia. Karena mengandung unsur radioaktif, pengelolaannya juga harus aman, diawasi, dan tidak boleh tergesa-gesa,” ucapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (7/11).

Ia menambahkan, hilirisasi LTJ harus diarahkan bukan hanya untuk memurnikan mineral, tetapi hingga menghasilkan bahan baku magnet permanen yang menjadi komponen penting kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan demikian, nilai tambah tetap berada di dalam negeri, bukan justru dinikmati pihak luar.

Ia juga memastikan melalui Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar tata kelola LTJ berjalan dengan transparan, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi negara dan masyarakat. (E-2)