Bangun Tata Kelola Berintegritas, SKK Migas Gelar FGD Antikorupsi

SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengambil langkah progresif dalam penguatan tata kelola industri. Bertempat di kantor SKK Migas, pada Kamis (16/10) lalu, lembaga ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Kepemimpinan Berintegritas Dalam Pencegahan Korupsi di SKK Migas' dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FGD ini dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen inti SKK Migas, termasuk para Deputi dan Kepala Divisi/Departemen, serta Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin.

Pengawas Internal SKK Migas, Ibnu Suhaendra, dalam sambutannya menekankan bahwa seorang pemimpin berintegritas harus mampu memberi contoh (tone from the top), menumbuhkan semangat, dan menggerakkan bawahan untuk menjunjung nilai kejujuran.

Baca juga : Semester I 2025, Realisasi Investasi Hulu Migas Tembus Rp118 Triliun

Ibnu menegaskan bahwa FGD ini adalah kelanjutan kolaborasi SKK Migas dan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang adaptif terhadap dinamika industri hulu migas. Integritas diposisikan sebagai proses pembelajaran agar budaya antikorupsi tumbuh secara alami di seluruh level pegawai.

Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK juga menyampaikan pandangannya. Industri hulu migas adalah sektor berisiko tinggi, sehingga membutuhkan reviu proses bisnis dan penguatan tata kelola berbasis risiko yang tegas.

Kolaborasi Meluas hingga KKKS dan Isu FCPA
KPK mendorong agar pencegahan korupsi tidak hanya berpusat di internal SKK Migas, tetapi melibatkan seluruh ekosistem. ISO 37001:2016 dan edukasi antikorupsi harus diterapkan ke seluruh stakeholder, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan vendor. Dorongan ini secara implisit sangat terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi global seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Baca juga : Dongkrak Lifting Migas, SKK Migas Dorong Penguatan Sistem Keamanan Terpadu

FCPA adalah undang-undang Amerika Serikat yang melarang perusahaan dan individu AS menyuap pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Karena mayoritas KKKS di Indonesia merupakan perusahaan multinasional atau terafiliasi global, kepatuhan terhadap FCPA menjadi wajib. Setiap upaya pencegahan korupsi yang melibatkan KKKS (termasuk penerapan ISO 37001 dan pengendalian gratifikasi) akan secara langsung membantu mereka memenuhi standar ketat FCPA dan menghindari denda besar dari otoritas AS.

KPK juga mendesak SKK Migas untuk memperkuat sistem pelaporan gratifikasi yang terbuka dan menerapkan nilai 4 NO’s, serta mewacanakan rencana monitoring dan evaluasi (monev) bersama mulai tahun 2026.

FGD ini ditutup dengan penegasan bahwa pencegahan korupsi di hulu migas harus dilandasi oleh kepemimpinan yang konsisten, sistem yang transparan, dan strategi proaktif seperti pelacakan aset (Follow the Asset/Follow the Money) untuk memperkuat akuntabilitas. (E-1)