Komisi VI DPR: Pemerintah Harus Pastikan Beban KCIC tak Ganggu Operasional Kereta Nasional

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor perkeretaapian nasional di tengah tekanan keuangan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Menurutnya, jika PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai membayar cicilan pokok pinjaman proyek KCIC, maka operasional perusahaan berpotensi terganggu, bahkan bisa terhenti.

“Kereta-kereta api ini sampai sekarang masih masa grace period, belum bayar cicilan pokok. Dia baru bayar bunga nih, belum bayar cicilan pokok. Kalau kemudian dia bayar cicilan pokok, maka udah hampir dipastikan di bom waktu, seperti yang dikatakan direktur utama kereta api,” kata Darmadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (23/10).

Baca juga : KCIC: Belum Ada Keputusan Opsi dan Skema Restrukturisasi Pembayaran Utang

Ia memperingatkan, gangguan terhadap operasional kereta api dapat menimbulkan dampak besar bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional.

“Bisa dibayangkan kalau kereta api berhenti beroperasi, bisa dibayangkan akan terjadi masalah besar nasional di Indonesia. Karena 500-an juta orang tergantung sama kereta api setiap tahun,” kata Darmadi.

Darmadi menambahkan, setiap hari ada sekitar 1,5 juta penumpang yang menggunakan layanan kereta api di seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah harus turun tangan sesuai amanat konstitusi untuk memastikan layanan publik ini tidak terganggu.

Baca juga : Perwakilan Danantara akan Bertolak ke Tiongkok untuk Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

Lebih lanjut, ia mendorong adanya restrukturisasi keuangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan asal Tiongkok, sebagai mitra dalam proyek investasi KCIC.

“Bagaimana caranya? Ini yang saya pikirkan, yang sudah pasti tidak bisa harus strukturisasi. Harus mengaju ke Tiongkok, CDB, untuk bilis turun. Karena pinjamannya 90 triliun. Dari investasi sekitar 120 triliun, 75 persennya Rp90 triliun,” jelasnya.

Darmadi mengusulkan agar restrukturisasi mencakup penundaan pembayaran bunga dan cicilan pokok untuk mengurangi beban keuangan yang sangat berat.

“Nah, ini harus dilayani. Harus minta ke Tiongkok, supaya ini dilayani ke CDB, supaya ini dilayani mungkin sekitar 7-8 tahun lebih banyak. Untuk mengurangi tekanan. Untuk mengurangi tekanan. Tidak usah bayar bunga, cicilan pokoknya juga dimundurin. Supaya ada tekanan terhadap keuangan yang begitu besar,” ujar Darmadi.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut bukan solusi permanen.

“Tapi menyelesaikan masalah tidak juga. Karena di ujungnya nanti juga akan besar. Hanya menunda,” jelasnya.

Darmadi menegaskan bahwa kehadiran negara mutlak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek strategis nasional di sektor perkeretaapian.

“Untuk itu, maka pemerintah harus hadir. Saya pikir ada dan antara yang harus masuk,” ujarnya.