Di Tengah Perang Dagang, Indonesia Didorong Aktif Kejar Foreign Direct Investment

DI tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh perang tarif yang masih berlangsung, Indonesia harus proaktif. Untuk itu, reformasi kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung agar lebih terbuka, efisien, dan inklusif perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Alvin Desfiandi, yang mewakili tim penulis policy brief terbaru dari Center for Market Education (CME) bersama Universitas Prasetiya Mulya berjudul Revolutionizing FDI Policy Towards Equitable Growth in Indonesia.

“Negara tetangga sudah menjemput bola, Indonesia jangan sampai ketinggalan. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendorong masuknya arus investasi asing. Tidak hanya fokus kepada tujuan jangka panjang, tetapi juga capaian jangka pendek yang bisa diraih melalui deregulasi yang tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi peluncuran policy brief tersebut yang dikutip, Kamis (17/4).

ASEAN saat ini menjadi kawasan tujuan investasi global terbesar pascapandemi covid-19. Di saat arus investasi dunia menurun drastis, turun 33% dari US$2 triliun pada 2015 menjadi US$1,3 triliun pada 2023, Asia Tenggara justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 92%, dari US$120 miliar menjadi US$230 miliar di periode yang sama. Bukan sekedar angka, arus modal yang masuk ke Indonesia berdampak langsung dan nyata terhadap masyarakat luas, mulai dari pelaku UMKM hingga jaringan pemasok lokal.

Baca juga : Pengamat: Indonesia Perlu Tampil sebagai Middle Power Hadapi Perang Tarif Global

Indonesia sejatinya tidak tinggal diam. Indonesia sudah menjalankan sejumlah fundamental reforms. Namun, meminjam istilah Bank Dunia, tantangan ke depan ada pada efficiency reforms: reformasi yang mendorong produktivitas dan daya saing. Menurut Bank Dunia, inilah jalan krusial agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045. 

Saat ini, kontribusi FDI terhadap PDB Indonesia masih di bawah 2%, di bawah negara tetangga seperti Vietnam yang sudah mencapai 4%-5%. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar FDI ke Indonesia masih bersifat market-seeking, yang mengandalkan demografi raksasa Indonesia semata tanpa mendorong produktivitas atau ekspor. 

FDI yang bersifat market seeking cenderung menghasilkan pertumbuhan rendah dan upah rendah, alih-alih efficiency-seeking yang berorientasi pada efisiensi biaya, optimalisasi produksi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Berbeda dengan korporasi multinasional yang kerap hanya berorientasi pasar domestik, UKM global (global SMEs) cenderung lebih agile dan adaptif.

Baca juga : Pakar UGM: Wacana Penghapusan Kuota Impor Ancam Eksistensi UMKM di Indonesia

Alvin menambahkan, untuk memperkaya ekosistem investasi dan membuka ruang bagi pelaku yang lebih beragam dan berdampak, kebijakan yang lebih inklusif, termasuk peninjauan ulang persyaratan modal minimum, perlu dipertimbangkan secara serius

Dari perspektif hukum dan regulasi, Safita Narthfilda dari TRILEXICA at Law mengangkat adanya urgensi untuk melakukan terobosan seperti regulatory sandbox yang ramah inovasi. Regulatory sandbox dapat digunakan untuk mempercepat dan memutakhirkan proses perizinan. 

Safita, yang juga penggiat fintech ini, berpendapat bahwa Inisiatif ini penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di tengah kompetisi ketat dalam menarik investasi global, khususnya di tengah konflik geopolitik.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata mendorong dialog lintas sektor terkait reformasi investasi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif sekaligus berkeadilan (equitable). (E-4)