Dukung Program 3 Juta Rumah, Kadin Dorong Pembiayaan Hijau di Sektor Perumahan

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. Pihaknya juga mendukung serta aspek enviromental, social and governance (ESG) di sektor perumahan.

Menurut Anindya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah. Terutama dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2). 

Baca juga : Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Bisnis RI-India ke Prabowo

Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.
"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin. 

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

Baca juga : Kadin: Indonesia Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Material Baterai Kendaraan Listrik

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

Di sisi lain, Anin mengapresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun. (Ant/P-5)