Badan Pangan Nasional Pastikan Bulog Serap Gabah dan Beras sesuai Ketentuan

Menjelang musim panen raya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa penyerapan gabah dan beras petani oleh Bulog akan dilakukan sesuai prosedur. Bulog akan menyerap hasil panen dengan ketentuan harga dan spesifikasi yang ditetapkan.

"Badan Pangan Nasional memastikan Bulog di daerah telah siap menyambut panen raya yang kemungkinan mulai di Maret ini. Tatkala serapan Bulog sesuai spesifikasi, beras yang disalurkan ke masyarakat pun kualitasnya pasti baik pula," sebut Arief dalam keterangan resminya, Rabu (22/1).

Dengan demikian, Arief berharap serapan gabah yang dilakukan Bulog memiliki kadar air sesuai standar. Hal tersebut penting diperhatikan agar serapan beras Bulog bisa digunakan untuk program bantuan pangan dan SPHP beras.

Baca juga : Perum Bulog Klaim Serap 486 Ribu Ton Gabah di Sepanjang April 2024

Sebagaimana diketahui, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pelaksanaan bantuan pangan dan SPHP beras kembali digulirkan pemerintah di dua bulan awal tahun ini dan penugasan tersebut kembali jatuh kepada Bulog. Hingga 20 Januari, secara nasional realisasi pelaksanaan SPHP beras telah berada di angka 32,8 ribu ton. 

"Kita dorong Bulog mulai mempersiapkan untuk bantuan pangan beras. Jadi beras kemasan 10 kilogram disiapkan supaya bisa cepat salur untuk tahap Januari dan Februari ini. Apalagi bulan ramadan di awal Maret nanti, jadi saudara-saudara kita memang memerlukan beras yang berkualitas sebagai bukti kehadiran pemerintah," ujar Arief.

Lebih lanjut, urgensi bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bisa terlihat dalam pembentukan garis kemiskinan Indonesia per September 2024 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menurut BPS, komoditas makanan memiliki andil terbesar pada garis kemiskinan. Dari itu, beras memberi sumbangan terbesar berupa sebesar 21,01% di perkotaan dan 24,93% di perdesaan. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo melanjutkan program prorakyat ini di awal 2025 kepada 16 juta penerima menjadi penanda keberpihakan pada masyarakat berpendapatan rendah. 

"Berikutnya lagi, kalau SPHP beras nanti kalau begitu panen raya, kita minimalkan penyalurannya. Tapi khusus daerah yang memang tengah panen raya saja. Tentu kita ingin menyeimbangkan hulu sampai hilir ekosistem perberasan," pungkas Arief. (Z-11)