IBC Rekomendasikan Empat Pendekatan untuk Capai Target Ekonomi Indonesia

INDONESIAN Business Council (IBC) merekomendasikan pemerintah untuk menggunakan empat pendekatan utama guna memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan menarik investasi. Pendekatan itu meliputi reformasi tata kelola, pengembangan kolaborasi, meningkatkan industrialisasi melalui hilirisasi, dan mendorong ekonomi hijau.

"Dalam upaya besar ini, pada 2025 pemerintah baru akan mencari aliansi dan menarik investasi secara besar-besaran dan membutuhkan upaya yang kuat. IBC percaya untuk mencapai misi ini tata kelola harus direformasi dan inovasi harus dikejar," ujar Chief Operation Officer IBC William Sabandar dalam Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1).

Pada pendekatan reformasi tata kelola, IBC mendorong pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Keberhasilan reformasi itu dapat terlihat nantinya dari peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia dan kebocoran anggaran yang dapat ditekan. Dunia usaha juga dapat menjadikan upaya itu sebagai momentum untuk mengadvokasi dan mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi.

Baca juga : Indonesia Ajak Uni Eropa Manfaatkan secara Optimal Energi Terbarukan

Kedua, pengembangan kolaborasi dengan pihak swasta. William mengatakan hal itu penting untuk mendukung kemajuan pengembangan ekonomi-sosial di dalam negeri melalui pemenuhan nutrisi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sejalan dengan itu, diperlukan pula penguatan pada pengembangan infrastruktur publik.

"Swasta dapat berpartisipasi dengan berbagai skema dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab sosial dan lingkungan, maupun dalam rangka menumbuhkan peluang pertumbuhan bisnis," tuturnya.

Ketiga, pengembangan industrialisasi strategis dengan memperkuat penghiliran dan industri hulu. Kawasan khusus industri menjadi salah satu hal penting yang tak boleh diabaikan pemerintah.

Keempat, inovasi pada pengembangan energi hijau. Pada poin itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan dan mendorong kemajuan transisi energi di dalam negeri. (Mir/E-2)