Kasus Perlindungan Judi Online Jadi Bukti Pegawai Kemenkomdigi tidak Berintegritas

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengatakan peristiwa 11 orang pekerja Kemetnerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang menjadi operator judi online menandakan musuh yang diperangi berada di dalam tubuh pemerintah sendiri. Mereka memanfaatkan dan menerima perlindungan dari fasilitas negara.

“Seribu jenis judi online yang harusnya diblokir malah dilindungi. Lebih parahnya judi online itu dilindungi oleh fasilitas negara. Ini membuktikan pentingnya Kemenkodigi untuk mengubah cara perekrutan pejabat, karyawan dan pekerjanya. Anda bisa bayangkan transaksi yang sangat besar dari ribuan judol yang berada di bawah penguasaannya,” ungkapnya, Sabtu (2/11).

Untuk kesekian kalinya, Jasra menambahkan bahwa berlindung di bawah fasilitas negara, setelah berbagai industri candu menembus Senayan, para aparat, pejabat, dan kini pekerja Kemenkomdigi. 

Baca juga : Wakil Ketua DPR Sesalkan Judi Online telah Menyusup ke Institusi Negara

“Artinya tidak ada fasilitas negara yang terbebas dalam kunkungan industri candu. Saya kira Satgas yang di bentuk di masa Pemerintahan Joko Widodo untuk memberantas judol harus terus bekerja dan berlanjut dengan temuan ini. Operasional mereka sudah diungkap oleh Kepolisian dan PPATK dengan transaksi yang menggunung,” sambungnya.

Dengan adanya seribu situs judi online yang dilindungi, Jasra meyakini masih ada banyak pelaku lain di belakang kasus ini.

“Ini harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, kepanjangtanganannya, yang bisa melindungi dan memuluskan aksi kejahatan mengerikan ini. Karena seringkali industri candu ini mampu merangsek para penegak hukum kita, pemegang regulator, bahkan pembuat kebijakan. Bahkan menggoda para oknum APH kita, dengan industri candu yang bisa dioperasionalkan dari balik tahanan. Kita terbayang jumlah transaksi yang sangat besar jika dijumlah, dari seribu judol,” ujar Jasra.

Baca juga : Kementerian Komunikasi dan Digital Dukung Presiden Berantas Judi Online

Hal ini menegaskan tidak ada anak Indonesia yang terbebas dari pasar judol, dengan operasi mereka yang sampai memegang para pemilik otoritas penuh, yang harusnya mereka punya mandat konstitusi untuk melindungi rakyatnya, terutama anak-anak.

“Saya kira ini kesempatan besar untuk Pak Presiden Prabowo, Mas Gibran dan Menteri Kominfodigi Meutiya Hafid untuk bersih bersih para karyawannya. Karena kini kita tahu kerja Kominfodigi, tidak hanya perekrutan karyawan pada umumnya, tapi perlu berintegritas, dengan perputaran transaksi judol yang luar biasa, sebagaimana yang diungkap Satgas Pemberantasan Judol dan pengungkapan Kepolisian,” lanjut Jasra.

Menurutnya ini kerja keberlanjutan yang baik, bahkan diketahui akibat judol ada pecandu yang menjual bayinya. Tentu hal ini dikatakan sangat mengerikan sehingga KPAI mengapresiasi kinerja Kepolisian yang dapat mengungkap ini.

“Karena pengungkapan ini. Ibarat negara mengkoreksi dan melawan dirinya sendiri. Dalam melihat dirinya kemudian menangkap para pelaku yang berada dalam fasilitas negara. Sekali lagi ini mengerikan ya dan perlu segera di berantas sampai ke akar akarnya,” pungkasnya. (Z-11)