Ekonom Dukung Rencana Pemutihan Hak Tagih bagi Petani, Nelayan dan Pelaku UMKM

EKONOM Senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan hak tagih bank atas utang petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Menurutnya langkah itu diperlukan agar para pelaku usaha dapat mengakses modal yang layak. 

"Tentu saya mendukung gagasan itu. Karena (Perpres) nantinya juga akan menajdi penegasan," kata dia saat dihubungi, Kamis (24/10). 

Bank, utamanya yang dimiliki negara, disebut sejak dulu bersedia untuk menghapus hak tagih atas utang petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang telah dihapusbukukan. Hanya, kata Ryan, hal itu terkendala dari aspek hukum. 

Baca juga : PTUN Tolak Gugatan PDIP Soal Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Bank-bank milik negara enggan melakukannya lantaran dapat dianggap sebagai kerugian negara. Hal itu, kata Ryan, yang ditakuti oleh perbankan pelat merah. Karenanya, dia berharap pada Perpres pemutihan nanti, Presiden Prabowo juga telah menimbang aspek hukum itu dengan matang. 

Jangan sampai, ketika bank telah menghapus hak tagih dan utang dianggap selesai, bank kemudian dijerat pasal merugikan keuangan negara. "Jadi memang harus matang. Dan bank pun menghapus hak tagih itu harus dengan syarat-syarat juga," tutur Ryan. 

"Tetap hati-hati. Harusnya ada klausul. Yang diberikan (hapus hak tagih) adalah debitor yang kooperatif," tambahnya. 

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan Peraturan Presiden untuk menghapus hak tagih bank kepada para peminjam yang telah dihapusbukukan utangnya. Itu dinilai sebagai salah satu cara untuk memperkuat penyaluran kredit bank ke pelaku usaha, baik dari skala kecil hingga besar.  (H-3)