Pembahasan Perpanjangan Kontrak Freeport Prematur

PEMBAHASAN perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai prematur lantaran perjanjian sebelumnya baru berakhir di 2041. Hal itu dinilai lebih tepat dilakukan pada era pemerintahan berikutnya.

"Sebaiknya pembahasan kontrak dilakukan setelah Jokowi berhenti menjabat," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Minggu (19/11).

Pembahasan itu prematur karena diduga PTFI membutuhkan jaminan politik sebelum era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir. Karenanya opsi perpanjangan kontrak itu mengemuka kurang dari tiga bulan sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Padahal perpanjangan kontrak butuh kajian dari berbagai sisi seperti kebermanfaatan bagi ekonomi lokal, pendapatan negara, dampak lingkungan hingga potensi dikelola lebih baik jika kontrak berakhir," terang Bhima.

Wacana perpanjangan kontrak PTFI disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Dia mengatakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061. IUPK PTFI saat ini akan berakhir pada 2041.

"Freeport ya itu 2061 nanti, karena kan dia sudah sekian puluh tahun ada dalam persyaratannya kan ada cadangan masa kita mau putus, cari lagi," ujarnya, Jumat (17/11).

Itu menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, (13/11).

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyambut baik pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Hal tersebut diharapkan dapat rampung pada akhir November 2023. (Mir/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi