Kebijakan Erick Thohir Cegah Korupsi di BUMN Tuai Apresiasi

KEBIJAKAN Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencegah korupsi di perusahan-perusahaan pelat merah alias perusahaan milik negara, menuai apresiasi. Kebijakan yang diambil menunjukkan Erick Thohir merupakan seorang pemimpin yang berintegritas dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan.

"Erick Thohir mengatakan akan meng-go public-kan BUMN-BUMN yang sehat. Sebagai pengusaha kita tahu kalau perusahaan go public, maka transparansi akan meningkat dan kecil kemungkinan untuk korupsi," terang Made Putrawan, pengusaha yang juga seorang budayawan.

Dikatakan, perusahaan yang berada di dalam bursa saham wajib melaporkan kondisi perusahaan kepada publik. Mulai dari laporan keuangan, pengelolaan, kinerja keuangan hingga rekam jejak yang dimiliki petinggi perusahaan.

Bahkan, Made mengatakan audit dari perusahaan internasional akan dilakukan secara berkala untuk memeriksa kondisi perusahaan sehingga kecil kemungkinan akan terjadi tindakan kecurangan. "Transparansi pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, manajemen dan track record para pejabat akan terlihat karena setiap tahun akan dilakukan audit bekelas internasional," ujar Made.

Made juga melihat Erick Thohir sangat tegas dalam menyeleksi pemimpin yang terlibat langsung di BUMN. Salah satu seleksinya adalah bukan orang partai politik manapun untuk meminimalisir conflict of interest ketika mengelola BUMN.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan jika ada kader-kader politik yang menjabat di BUMN harus keluar dari partai politik sehingga tidak terjadi conflict of interest. Itulah profesionalisme seorang pengusaha yang masuk ke dalam kabinet," kata Made.

Pengelolaan yang transparan dari Erick Thohir berhasil meningkatkan kinerja keuangan BUMN. Setiap tahunnya, Kementerian BUMN mencatatkan kenaikan laba mulai dari Rp13 triliun ke Rp124,7 triliun hingga di tahun 2022 menjadi Rp303,7 triliun. Dividen kepada negara juga mencatatkan angka tertinggi sepanjang masa yakni Rp80,2 triliun. (RO/R-2)