Bahlil Klaim IKN Kebanjiran Investor Asing, Lagi Negosiasi Harga Tanah

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak sepi investor. Pemerintah dengan sejumlah investor asing tengah intens bernegosiasi, termasuk soal harga tanah di IKN.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5), Bahlil menyebut investor yang menyatakan minat berinvestasi di Nusantara semakin banyak, di antaranya berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, negara di Eropa, dan sejumlah pengusaha nasional.

"Investor yang sudah masuk sekarang itu sudah banyak. Sekarang lagi negosiasi harga (tanah). Tinggal dikit lagi lah selesai (negosiasinya)," kata Bahlil.

Baca juga : Termasuk IKN, 58 Proyek PSN Dipastikan Tak Mangkrak hingga 2024

Nantinya pemerintah akan mengatur detail perihal skema pembelian tanah di IKN. Hal ini penting untuk kejelasan investor menanamkan modalnya di ibu kota baru.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, pemerintah memberikan izin pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun dan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.

Baca juga : Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,07%, Didorong IKN dan Pemilu 2024

"PP sudah selesai, ruang tanahnya sudah ada. Sekarang kita lagi rumuskan terkait angka minimalnya berapa, maksimalnya berapa," jelas Bahlil.

Menteri Investasi menyebut saat ini sejumlah investor tengah menunggu realisasi pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN yang akan selesai di 2024. Begitu rampung di tahun depan, investasi pun akan mengalir masuk.

"Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada. Begitu infrastruktur sudah selesai, baru investasinya masuk. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ini tidak ada investasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan dibentuk satuan tugas (satgas) mengenai penyelesaian investasi pengadaan tanah di IKN.

Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan jajaranya untuk segera menangani masalah tersebut agar target penyelesaian pembangunan KIPP IKN tepat waktu.

"Pokoknya (Jokowi) minta selesaikan masalah tanah. Mungkin akan dibentuk satgas," ucapnya. (Z-5)