SEJUMLAH kalangan menilai pemberian bantuan harga kendaraan listrik kepada konsumen merupakan strategi holistik yang mampu mengurai tantangan untuk menjaga lingkungan lebih bersih.
Bantuan pemberian potongan harga kendaraan listrik disampaikan langsung oleh kementerian terkait dalam jumpa pers, Senin (6/3), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan terbitnya kebijakan yang berlaku efektif pada 20 Maret 2023 itu, pemerintah dan PT PLN (Persero) telah mengakselerasi rencana pemaksimalan energi listrik.
“Kebijakan tersebut mampu mengurai tingginya harga kendaraan. Selain itu, pemerintah dan PLN sudah mengambil strategi holistik yang tepat terhadap pemanfaatan energi,” kata dia, dalam keterangannya, Senin (6/3).
Kendati demikian, Tulus meminta pemerintah untuk menjamin kualitas produk hilir berupa sepeda motor listrik beserta baterainya. “Ini untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kendaraan tersebut juga harus mudah mengganti baterai,” kata Tulus.
Tulus menambahkan PLN mampu menangkap peluang dari kebijakan tersebut. “Saya pikir untuk energi listrik yang dikelola PLN masih sangat cukup, bahkan surplus jadi justru sangat aman,” kata Tulus.
Baca juga: Sah! Pemerintah akan Berikan Subsidi untuk Kendaraan Listrik, Motor Listrik Dapat 7 Juta
Senada dengan Tulus, bahkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan langkah tersebut memberikan staging yang tepat untuk kebijakan penurunan emisi karbon di Tanah Air. “Subsidi diberikan kepada transportasi publik, lalu ke kendaraan bermotor,” katanya.
Langkah tersebut, paparnya, juga berpotensi menyerap listrik PLN yang surplus. “Tahun lalu, kita surplus 7 GW,” kata Agus yang kini juga menjabat Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Agus sebagai lulusan George Washington University AS mengimbau juga agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan bantuan harga kendaraan listrik kepada konsumen tersebut. “Evaluasi perlu agar kebijakan itu tidak menambah kemacetan.” (RO/S-2)
