Indonesia Petik Potensi Ekonomi dari Kebijakan Friendshoring AS

PEMERINTAH meyakini dapat memetik manfaat dan potensi ekonomi yang besar dari kebijakan friendshoring yang tengah digagas oleh Amerika Serikat. Hal itu dianggap mampu mendukung peningkatan investasi sekaligus upaya penghiliran sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.

Friendshoring merupakan kebijakan yang akan ditempuh Negeri Paman Sam guna menghadapi persoalan rantai pasok global. Itu telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen di tahun lalu.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nurul Ichwan mengatakan, upaya menjaga rantai pasok yang dilakukan AS dapat menjadi peluang bagi Indonesia.

"Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi pasar baru dengan pasar yang berkembang untuk Amerika Serikat. Indonesia juga memiliki banyak kepentingan untuk memiliki lebih banyak kolaborasi dengan Amerika Serikat untuk menjadi pemasok atau menjadi semacam pasar dan menjadi semacam mitra," ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (8/2).

Nurul menambahkan, gagasan friendshoring dapat menguntungkan AS maupun Indonesia. Sebab, AS dapat melakukan diversifikasi pasar, alih-alih bergantung pada satu negara mitra dagang tertentu. Sedangkan bagi Indonesia, keuntungan dapat diraih melalui penanaman modal dan memperkuat upaya hilirisasi industri.

Dari kajian yang dilakukan pemerintah, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan produk maupun komoditas yang dibutuhkan oleh Negeri Paman Sam. Merujuk dari kebijakan strategis AS, setidaknya ada lima sektor yang dapat digarap bersama.

Pertama ialah sektor kelistrikan seperti semikonduktor. Kedua, infrastruktur telekomunikasi dan jaringan 5G. Ketiga, energi baru terbarukan. Keempat bahan-bahan baku kimia. Kelima, sektor mineral strategis.

"Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan ini, kita memiliki titik kekuatan dalam sumber daya mineral. Ini akan mendorong sekitar 75% dari permintaan mineral pada tahun 2050. Dan Indonesia bisa menjadi salah satu pemasok salah satu pemasok terbaik bagi Amerika Serikat," jelas Nurul.

Di kesempatan yang sama, Presiden of International Tax and Investment Center Washington D.C Daniel Witt menyatakan, friendshoring yang diinisiasi oleh AS sedianya merupakan proposal untuk memastikan kerja sama dengan negara terpercaya guna membangun rantai pasok yang tangguh.

"Tentu saja, ini adalah inisiatif yang sangat cocok untuk Indonesia. Indonesia sudah menjadi mitra berharga Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Indonesia juga telah memulai inisiatif besar untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri hilir," tuturnya.

"Ada pertemuan besar antara hilirisasi dan firendshoring, di mana yang satu menunjukkan sisi penawaran, lainnya di sisi pasar permintaan untuk kerja sama lebih lanjut dan pendalaman kerja sama ekonomi dan perdagangan antara negara kita," tambah Witt.

Menurutnya, melalui friendshoring, hubungan antara negara yang terlibat akan makin kuat dan kian dalam. Ini dinilai perlu sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian dunia yang berpotensi timbul dan kembali mengganggu rantai pasok di masa mendatang.

Vice President Public Policy Committee for Economic Development Washington D.C John Gardner menilai, Indonesia merupakan negara yang menjanjikan bagi AS untuk berkolaborasi. Namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki.

Salah satunya ialah mengenai penerapan standar produk. Gardner mengatakan, Indonesia perlu menyelaraskan standar industri yang ditetapkan di level global. Ini dinilai penting agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dan diminati oleh negara-negara tujuan ekspor.

"Indonesia perlu berpartisipasi lebih aktif dalam badan penetapan standar global dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing di industri teknologi tinggi dengan mendukung standar yang relevan, yang akan membantu perusahaan barat dan khususnya Amerika membuat keputusan untuk berinvestasi di Indonesia," jelasnya.

Dalam akhir diskusi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia menerapkan prinsip ekonomi terbuka. Itu berarti inisiasi kerja sama maupun kolaborasi yang dapat menguntungkan bagi pihak terkait bakal ditimbang untuk dilaksanakan.

Indonesia, kata Bahlil, juga meyakini melalui kerja sama dan kolaborasi antarnegara, perekonomian bakal tumbuh menguat dan berdampak pada ekonomi global. Itu dapat tercapai selama tak ada pihak yang merasa superior dan mengerdilkan pihak lainnya.

"Kita ingin berkolaborasi, kita ingin bekerja sama, tapi harus setara. Ini penting juga dalam memajukan global yang lebih baik," tandasnya. (OL-8)