KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa Korea Selatan menyusul langkah Jepang dan Inggris untuk berpartisipasi pada proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korsel telah menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan, di Bali, pada Senin (14/11).
"MoU yang ditandatangani dengan Korea Selatan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali," kata Menhub.
Ia mengatakan, dalam pertemuan bilateral, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Menurut dia, Indonesia dan Korsel memiliki hubungan yang dekat. Kedua negara secara intensif membuka berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor transportasi.
“Saya melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada Juni 2022 lalu, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korsel,” ujarnya.
Menhub berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
“Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” katanya.
Sebelumnya, Menhub mengungkapkan bahwa saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.
Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi.
Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.
Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto, serta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.(Ant/OL-4)
