Perangi Peredaran Barang Palsu, Tokopedia Kerja Sama dengan Dirjen Kekayaan Intelektual

TOKOPEDIA bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Co-Founder and Vice Chairman
Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Plt Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual Kemenkumham Razilu, serta disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Prof Yasonna Hamonangan Laoly, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Leontinus mengatakan, penandatanganan ini menjadikan Tokopedia sebagai
marketplace pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung
perlindungan terhadap KI. Saat ini, ada lebih dari 865 juta produk yang
terdaftar dari sekitar 12 juta penjual di platform kami.

"Kami pun akan terus memantau produk-produk ini secara berkala dengan
menggunakan kombinasi sistem pemantauan otomatis dan pengecekan secara
manual guna mendeteksi potensi pelanggaran," katanya, Jumat (7/10).

Selama ini, Tokopedia telah melakukan sederet upaya perlindungan KI,
antara lain membentuk tim khusus, membangun sistem pendeteksi otomatis,
portal pelaporan dan program khusus untuk para pemegang KI. Tokopedia
juga memeriksa penjual sejak proses pendaftaran, dan menegakkan
kebijakan serta penalti kepada penjual yang melanggar, juga edukasi ke
penjual melalui Pusat Edukasi Seller.

Sepanjang semester I 2022, Tokopedia memiliki beberapa pencapaian dalam
pelindungan KI. Di antaranya, peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar KI mencapai lebih dari 47% dibanding semester II 2021.

Selain itu, peningkatan jumlah penghapusan produk yang melanggar KI mencapai lebih dari 300% dibanding semester II 2021. Sementara peningkatan tindakan proaktif terhadap produk melanggar KI sebesar lebih dari 7,5 kali lipat dibanding semester II 2021.

Proteksi

Kolaborasi Tokopedia dengan DJKI pun dilakukan untuk meningkatkan
perlindungan KI, dengan harapan mengeluarkan Tokopedia dari United
States Trade Representative (USTR) Notorious Market List (daftar tahunan yang bertujuan mendorong perusahaan memerangi produk palsu).

Sementara itu, Menteri Yasonna mengungkapkan, dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi dalam berusaha wajib untuk dilindungi melalui KI.

"Itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk dari pihak lain dalam mengembahkan usahanya. Semua hal tersebut menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas KI," tandasnya. (N-2)