KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,5 triliun pada Juli 2022 atau sekitar 56 persen dari plafon yang mencapai Rp373,17 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai KUR berdampak nyata untuk percepat pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi nasional.
“Adanya KUR tentu menjadi energi tambahan bagi UMKM untuk terus bergerak meski dihantam pandemi. Bahkan, selama pandemi pun pemerintah juga memberikan insentif berupa subsidi bunga, sehingga mengurangi beban pelaku UMKM agar tetap melanjutkan usahanya. Ini menjadi bukti komitmen dan kepedulian dari Menko Airlangga Hartarto untuk mempercepat pemulihan UMKM yang menjadi penopang ekonomi nasional,” ungkap Puteri
Sebagai informasi, sektor UMKM berkontribusi sekitar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Karenanya, Puteri beranggapan skema KUR sebagai dukungan permodalan dengan bunga rendah berperan sentral untuk menyelamatkan sektor UMKM di tengah krisis pandemi, yang juga sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional.
“KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2019 kontribusi masih 0,76 persen terhadap PDB. Kini, telah mencapai 2,08 persen terhadap PDB. Bahkan selama tahun 2021, KUR berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru yang mencapai 12,6 juta pekerja,” urai politisi Partai Golkar itu.
Baca juga : Jusuf Kalla Ingin Dorong Kemandirian Ekonomi dari Masjid Bersama UMKM
Kemenko Perekonomian mencatat total penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dari berbagai kalangan seperti wirausahawan baru, ibu rumah tangga, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran.
Selama pandemi, pemerintah memberikan insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen sehingga bunga KUR hanya 0 persen di tahun 2020. Insentif tersebut juga dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3 persen.
“Bahkan, kini pemerintah juga mengembangkan skema KUR tanpa jaminan dengan plafon hingga Rp100 juta. Ini juga menjadi wujud perhatian dari Menko Airlangga untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro sehingga terbebas dari jeratan rentenir,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu.
Lebih lanjut, data Kemenko Perekonomian juga menyebut selama tahun 2015 hingga 2022 terdapat 39 persen debitur yang memperoleh KUR berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.
Hal ini senada dengan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyatakan penyaluran KUR yang dilakukan Bank BRI mampu meningkatkan kegiatan usaha pada nasabah KUR kecil sebesar 25,73 persen, nasabah KUR mikro sekitar 24,16 persen, serta KUR Super Mikro sekitar 18,2 persen.
“Sebagai bank dengan penyaluran KUR hingga 70 persen, kinerja Bank BRI dalam hal penyaluran KUR tentu patut menjadi contoh karena mampu mendongkrak kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Namun, Bank BRI serta lembaga penyalur lainnya harus berkomitmen untuk mengejar target penyaluran KUR disertai menjaga kualitas kreditnya,” tutup Puteri. (RO/OL-7)
