DPR Desak ESDM Realisasikan Kenaikan Kuota Pertalite-Solar

KOMISI VII DPR meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk merealisasikan kenaikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi, pertalite dan solar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyampaikan, sesuai hasil kesepakatan rapat kerja (raker) dengan Menteri ESDM pada 14 April 2022 bahwa kuota pertalite ditambah menjadi 29 juta kilo liter (kl) dan solar naik menjadi 17,39 juta kl.

"Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM untuk segera merealisasikan kenaikan kuota BBM subsidi. Hal ini mengingat realisasi kuota BBM bersubsidi sudah melebihi target kuota," kata Eddy dalam kesimpulan Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM, Rabu (24/8).

Konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (kl) dari total kuota ditetapkan sebesar 23,05 juta kl. Sedangkan, Hingga Juni 2022, BBM solar subsidi sudah tersalurkan 8,3 juta kl dari kuota sebanyak 14,9 juta kl.

Komisi VII juga mendorong Menteri ESDM untuk menguatkan sistem distribusi BBM bersubsidi dan pengawasannya termasuk dengan membentuk satuan tugas guna mengawasi distribusi pertalite dan solar agar tepat sasaran.

Baca juga: Harga Pertalite Segera Naik, Menkeu : Kita Sedang Diskusikan

Dalam kesempatan yang sama, Arifin menyatakan telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi. Pemerintah terus berupaya menyisir data pengguna agar lebih valid dalam meminimalisir kebocoran pertalite dan solar.

"Penambahan kuota kita sudah diusulkan, kita kakulasikan apakah dalam semester dua ini kita bisa melakukan program tepat sasaran agar kuotanya tidak melebihi plafon anggaran pemerintah," jelas Menteri ESDM.

Dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp502 triliun, sebanyak Rp370 triliun dialokasi untuk BBM subsidi. Jika harga pertalite dan solar tidak dinaikkan, beban negara tentu semakin berat.

Lewat keterangan Menteri Keuangan disebutkan jika tidak ada pengendalian harga BBM subsidi, diperkirakan ada penambahan anggaran negara sebesar Rp198 triliun.

"Kelihatannya akan ada pelebaran yang cukup besar dengan tendensi harga energi yang cukup tinggi. Ini perlu kita antisipasi," kata Arifin. (A-2)