PRESIDENSI G20 Indonesia mendorong tercapainya inklusivitas keuangan dan ekonomi bagi perempuan, pemuda, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, potensi dari ketiga segmen itu mampu mengerek perekonomian global ke tingkat yang lebih tinggi.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam side event G20 International Seminar bertajuk Digital Transformation for Financial Inclusive of Women, Youth, adn MSMEs to Promote Inclusive Growth secara daring, Rabu (11/5).
Dari laporan Bank Dunia pada 2017, kata Sri Mulyani, sekitar 30% atau 1,7 miliar orang di dunia masih kesulitan mengakses layanan keuangan. Perempuan, pemuda, dan UMKM menjadi segmen yang menjadi paling banyak di dalamnya.
"Jadi, fokus pada segmen yang terpinggirkan secara finansial sangat mendesak," tuturnya.
Dorongan untuk mendorong perempuan lebih maju dalam sisi akses layanan keuangan dinilai perlu. Sebab, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi.
Hal itu diperkuat dengan studi McKinsey yang menyebutkan, dunia akan mendapatkan tambahan senilai US$12 triliun, atau 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia bila perempuan didorong untuk mengakses layanan keuangan. Bahkan, bila potensi itu bisa dioptimalisasi, maka akan muncul kegiatan ekonomi senilai US$28 triliun, atau 26% dari PDB dunia di 2025.
Sedangkan segmentasi pemuda, yang tercatat 16% dari total populasi global, merupakan kelompok paling penting lantaran masa depan dunia ada di tangan mereka. Namun kerap kali kelompok muda ini terhalang oleh persoalan legal, dokumen, dan persyaratan lembaga keuangan untuk mengakses layanan.
Baca juga : Mulai 2035 Pembangkit Listrik Indonesia akan Didominasi EBT
Risiko yang terlalu tinggi dan jumlah simpanan yang rendah juga acap kali menjadi penilaian yang keluar dari lembaga keuangan pads kelompok muda.
"Akibatnya golongan muda ini diabaikan sebagai nasabah potensial dan akhirnya mereka tidak bisa memiliki akses ke produk keuangan," jelas Sri Mulyani.
Sedangkan segmen UMKM, lanjut perempuan yang karib disapa Ani itu, merupakan komponen penting dalam pembangunan perekonomian. Indonesia misalnya, 97% lapangan kerja tersedia dari sektor usaha tersebut. Belum lagi kontribusinya pada PDB nasional melebihi dari 60%.
Sayangnya, porsi kredit UMKM pada lembaga keuangan masih cukup rendah. Di Indonesia, pinjaman yang diberikan kepada sektor usaha itu baru sekitar 18%, jauh lebih rendah ketimbang negara lain yang berkisar 40% hingga 60%.
"Jadi fokusnya bukan hanya memberdayakan mereka (UMKM), tapi juga mendorong untuk masuk ke pelayanan keuangan agar ada efek berganda," kata Sri Mulyani.
Karenanya, pertemuan Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) di dalam agenda G20 menjadi penting. Pemetaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendongkrak inklusi keuangan dan ekonomi perlu untuk segera dilakukan.
"Melalui digitalisasi inklusi keuangan, dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan juga inklusivitas, keberlanjutan, dan terutama memberikan lebih banyak kesetaraan," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
