Sandiaga: Perputaran Ekonomi Selama Libur Lebaran akan Capai Rp72 T

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran ekonomi saat momen libur lebaran tahun ini akan mencapai Rp72 triliun.

Angka tersebut berdasarkan hitungan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) di 2020 mencapai Rp1,5 juta. Sedangkan, wisnus yang berasal dari Pulau Jawa dan berkunjung ke destinasi di Pulau Jawa rata-rata pengeluarannya mencapai Rp900 ribu-Rp1,5 juta.

Sandiaga menambahkan, diprediksi ada 48 juta lebih pemudik di tahun ini yang bakal berwisata menikmati libur panjang Lebaran.

"Dengan diperbolehkan mengambil  libur dan cuti bersama cukup panjang, maka diprediksi uang yang dikeluarkan oleh pemudik dapat mencapai Rp72 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/4).

Menparekraf mengatakan, momen mudik lebaran bisa meningkatkan perputaran uang saat berwisata sebanyak 10% dan diprediksi bisa berkontribusi 25% lebih pada pertumbuhan ekonomi kuartalan.

Adapun bidang usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum atau kuliner yang diyakini mendapat durian runtuh selama libur Lebaran.

"Kemenparekraf mengimbau ke pemudik untuk membelanjakan uangnya pada produk dan jasa di daerahnya sehingga berkontribusi positif dalam pemulihan perekonomian di daerah,” pintanya.

Selain itu, momentum mudik libur lebaran juga diharapkan berdampak signifikan pada peningkatan konsumsi rumah tangga.

Peningkatan, lanjut Sandiaga, biasanya terjadi di sisi konsumsi untuk makanan dan minuman, pakaian, transportasi, serta hotel dan restoran pada periode mudik lebaran.

"Sumbangan sektor tersebut mencapai sekitar 25% pada konsumsi rumah tangga, sehingga fenomena mudik akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga,” kata Politikus Gerindra ini.

Untuk itu, Menparekraf telah mengeluarkan Surat Edaran (SE/1/KS.02.00/MK/2022) tentang Protokol Kesehatan (Prokes) dalam Penyelenggaraan Usaha Pariwisata selama Bulan Suci Ramadhan 1443 H/2022. Ini sebagai upaya bagi para stakeholder pariwisata dalan mengantisipasi lonjakan kunjungan

“Para gubernur, bupati, wali kota, dan ketua asosiasi usaha priwisata diharapkan dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas usaha pariwisata.

Serta wajib melaksanakan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung. (OL-13)

Baca Juga: UMKM Didorong Pemerintah Membuat Izin Usaha Lewat Kanal Digital