17 Pemda dengan Total Realisasi Investasi Rp901 Triliun Raih Penghargaan BKPM

KEMENTERIAN Investasi/BKPM memberikan penghargaan kepada 7 provinsi dan 10 kabupaten dan kota yang berkontribusi dalam realisasi investasi 2021 yang tercatat sebesar Rp901 triliun. 

Sebanyak 7 provinsi yang meraih penghargaan ialah ialah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Jawa Tengah, dan Maluku Utara dengan total realisasi investasi dari ketujuh provinsi ini sebesar Rp526,58 triliun atau 58,4% dari total capaian realisasi investasi.

Sementara itu, 10 kabupaten/kota tersebut di antaranya ialah Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Karawang, Kabupaten Mimika, Kabupaten Konawe, Kota Balikpapan, Kota Cilegon, dan Kabupaten Gresik yang memberikan kontribusi 27,9% dari total capaian realisasi investasi.

"Hasil realisasi investasi bukan hanya hasil kerja Kementerian Investasi, tapi juga kepala daerah. Karena itu, menurut saya keberhasilan investasi Rp901 triliun adalah keberhasilan kita semua. Presiden Joko Widodo selalu mengatakan investasi adalah pintu masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyejahterakan rakyat dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas negara kita," ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi 2021 kepada Pemerintah Daerah, secara daring, Rabu (16/2).

Lebih lanjut, pemberian penghargaan ini juga menunjukkan bahwa tempat berinvestasi di Indonesia saat ini sudah cukup merata, dalam artian tidak berfokus pada Pulau Jawa saja.

Selain itu, Bahlil menambahkan bahwa pada 2022, target realisasi investasi akan meningkat dan harus mencapai Rp1.200 triliun. Maka, dia meminta pemerintah daerah untuk terus membantu mencatatkan capaian realisasi investasi ini.

"Saya butuh kerja sama yang baik. Investasi yang ingin kita gaet ke depan yaitu investasi yang berorientasi pada transformasi ekonomi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan nilai tambah," ujarnya.

"Jangan lagi kita ekspor barang mentah kita. Perintah Presiden, tahun ini kita sudah hentikan ekspor nikel. Karena kita bangun ekosistem baterai mobil terbesar di dunia. Kita harus jadikan Indonesia sebagai negara industrialis," tegas Bahlil.

Baca juga: Malaysia Melirik Peluang Investasi di Sulawesi Tengah

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menuturkan, dalam rangka peningkatan investasi, kepala daerah harus mampu melihat potensi di daerah untuk menjadi tujuan investasi, baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.

Pasalnya, dengan meningkatnya investasi di daerah, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Manfaat investasi di daerah dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial yakni peningkatan penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan daerah," ucap Suhajar.

Dia pun berpesan, kepala daerah juga harus melakukan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan akses investasi kepada calon investor yang akan berinvestasi di derahnya.

Kemudahan ini dikatakan dapat berupa kemudahan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah dan penyediaan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan mudah.

"Sosialisasi secara masif juga harus dilakukan kepada investor untuk menambah nilai jual dari tiap daerah," tuturnya.

Suhajar merasa bahwa kepala daerah juga dapat memberikan insentif fiskal berupa keringanan dan bahkan pembebasan pajak atau sanksi kepada pelaku usaha di daerahnya.

Hal ini dapat menyebabkan terjadi multiplier effect untuk daerahnya, di mana mengurangi sejumlah kewajiban pajak kepada swasta akan melipatgandakan investasi yang pada akhirnya melipatgandakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di tengah masyarakat. (A-2)