Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir: Ini Bukan Arogansi

MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan program 'bersih-bersih' di lingkungan Kementerian BUMN jangan disalahartikan sebagai suatu sikap arogansi yang ditunjukkannya sebagai seorang pimpinan. Ia mengatakan program ini dilakukan karena tidak ingin masalah seperti tindak pidana korupsi di tubuh BUMN tidak terulang di kemudian hari.

"Kami mendorong transformasi BUMN itu dengan yang saya bilang ‘bersih bersih’ BUMN. It’s not about arrogancy,” ujar Erick, dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/1).

Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan program bersih-bersih terus dilakukan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan menyehatkan kondisi BUMN. Di mana permasalahan itu terjadi jauh sebelum Erick menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.

"Karena saya pemimpin, saya injak, bukan. Tapi yang pasti kita akan melakukan pelaporan-pelaporan ini dengan tujuan hanya kasus dari korupsi di satu titik," ucap Erick.

Sebelumnya, Erick melakukan bersih-bersih BUMN dengan melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, terkait penyewaaan pesawat berjenis ATR 72-600. Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut menyerahkan segala alat bukti dan kelengkapannya berupa hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Erick juga berhasil mendudkung pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Dari dua kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp39,58 triliun.

"Tentu, bukan berarti kita senang memenjarakan orang. Bahwa memenjarakan orang itu kan ada keluarganya, ada pihak-pihak juga yang harus kita perhatikan. Tapi yang kemarin saya sampaikan, bahwa ini program bagaimana ada perbaikan administrasi secara menyeluruh dalam korupsi tadi,” kata dia.

Langkah ini juga dilakukan oleh Erick selain untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang telah merugikan negara dan masyarakat. Sehingga, di masa mendatang perusahaan-perusahaan BUMN bisa terlepas dari jeratan korupsi dan persoalan-persoalan merugikan lainnya.

"Contoh Garuda. Bukan hanya korupsinya, tetapi bagaimana kita harus bikin kejeraan, bahwa pembelian pesawat ke depan itu harus ada sistemnya. Bukan hanya beli pesawat, tetapi sebelum beli itu mesti dihitung. Mau rutenya ke mana? Maintenancenya seperti apa? Harus punya business plan, namanya kita korporasi, business process itu harus dipahami oleh pengambil keputusan, yaitu para direksi," jelasnya. (RO/OL-15)