Pertamina dan Kementerian ESDM Resmikan BBM Satu Harga di NTT

Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas kembali meresmikan 7 lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyelesaikan pembangunan 78 lembaga penyalur BBM Satu Harga sepanjang tahun 2021 sesuai dengan penugasan pemerintah, di antaranya 10 di Sumatra, 12 di Nusa Tenggara Timur, 6 di Nusa Tenggara Barat, 23 di Kalimantan, 9 di Sulawesi, dan 18 di wilayah Papua dan Maluku.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah senantiasa menyalurkan energi hingga pelosok negeri dengan memastikan kesetaraan harga. Melalui BBM Satu Harga, selain memastikan ketersediaan energi, tidak ada lagi diskriminasi, harga bahan bakar akan makin terjangkau dan sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. BBM satu harga adalah kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter premium dan Rp 5.150 per liter solar di beberapa daerah di pelosok Indonesia.

“Pertama-tama kami ucapkan apresiasi kepada gubernur dan para kepala daerah telah memfasilitasi kehadiran Program BBM Satu Harga. BBM Satu Harga ini adalah program keadilan dan pemerataan energi, kami ingin energi dengan harga terjangkau ini dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, keberadaan dan ketersediaan energi di masyarakat inilah yang akan mendorong mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat roda pembangunan di seluruh tanah air,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (22/12).

Arifin melanjutkan, Kementerian ESDM mengapresiasi Pertamina dan BPH Migas yang secara bertahap dan konsisten melaksanakan Program BBM Satu Harga sehingga masyarakat di pelosok bisa mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Dengan target hingga 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga tahun 2024, Arifin mengatakan bahwa tantangan untuk mewujudkan energi berkeadilan ini masih cukup besar.

“Saat ini sudah 321 yang resmi beroperasi, masih sekitar lebih dari 240 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang harus dibangun selama 2 tahun. Kita harus berkomitmen bersama memenuhi target ini dan terus berkontribusi kepada masyarakat, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina ingin memastikan energi ini sampai dan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri,” kata Arifin

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan bahwa BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan serta menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.

“Dari target 76 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di tahun 2021, terealisasi 78 titik, ini artinya melebihi target. Terima kasih kepada Pertamina dan seluruh tim yang telah terlibat mendukung pelaksanaan Program BBM Satu Harga, mudah-mudahan manfaat kehadiran BBM Satu Harga ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Erika.

Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Mulyono menyampaikan dengan tambahan titik BBM Satu Harga yang diresmikan ini, sejak 2017 hingga tahun 2021 Pertamina telah mengoperasikan 321 titik BBM Satu Harga yang tersebar di 112 kabupaten di Indonesia, termasuk di antaranya kabupaten di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Peresmian ini adalah awal dari pengabdian Pertamina kepada masyarakat, karena setelah diresmikan, Pertamina akan terus memastikan distribusi bahan bakar ke SPBU BBM Satu Harga berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Harapannya, kehadiran BBM Satu Harga dapat memberi manfaat bagi masyarakat di 112 kabupaten, menikmati harga BBM yang terjangkau sehingga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat di daerah 3T,” jelas Mulyono.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan selaku Sub Holding Commercial & Trading Pertamina yang melaksanakan program BBM Satu Harga, tantangan pelaksanaan Program BBM Satu Harga cukup besar.

“Dalam proses pendistribusian BBM Satu Harga cukup jamak terjadi pergantian moda transportasi hingga 4 sampai 5 kali hingga bahan bakar sampai di lembaga penyalur dan kepada masyarakat, di daerah tertentu seperti Puncak Jaya Papua, bahkan bisa mencapai 6 bahkan 8 kali. Namun kami berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini, memastikan energi berkeadilan hadir bagi masyarakat,” pungkas Alfian. (OL-12)