Pemerintah Komitmen Perkuat Hilirisasi Sawit

PEMERINTAH berkomitmen untuk mendorong penguatan hilirisasi sektor kelapa sawit. Presiden Joko Widodo pun berulang kali menekankan kepada para pelaku usaha untuk tidak mengeskpor hasil panen dalam produk mentah. Sawit harus diolah terlebih dulu, setidaknya sampai setengah jadi, baru kemudian dijual ke luar negeri.

Upaya tersebut dilakukan agar pelaku usaha, masyarakat dan negara bisa menikmati nilai tambah yang besar.

Sebagai implementasi dari komitmen itu, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan mendorong pemberdayaan petani sehingga mereka memiliki kemampuan dan akses terhadap modal dan teknologi.

"Kami juga menjembatani kemitraan antara petani dan pengusaha. Dengan begitu, hasil panen petani bisa dijual ke perusahaan besar dan diolah menjadi produk hilir," ujar Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Edy Yusuf melalui keterangan tertulis, Jumat (19/11).

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan peremajaan tanaman sawit yang diharapkan mampu meningkatkan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas buah. Dengan begitu, sawit-sawit yang dipanen memiliki mutu tinggi dan aman untuk diolah ke tahap selanjutnya.

Baca juga : Strategi Indonesia Menjadi Penentu Harga CPO Global

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono melihat langkah yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal.

Ia menyebut ada banyak tanaman sawit rakyat yang sudah memasuki usia tua namun belum diremajakan.

Oleh karena itu, Mukti mendorong pemerintah untuk membentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat yang secara langsung melibatkan Gapki.

"Libatkan seluruh cabang Gapki. Mereka bisa melakukan assesment dan pemetaan potensi petani dan tanaman yang perlu diremajakan," jelasnya.

Pada intinya, ia menambahkan, untuk memperkuat hilirisasi sawit, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha harus dapat bersinergi dengan baik sehingga seluruh pihak mendapat manfaat maksimal dan menggerakkan perekonomian nasional. (OL-7)