Wapres: Literasi Pasar Modal Syariah Perlu Ditingkatkan

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta agar literasi investor terkait saham syariah agar semakin ditingkatkan. Sebab pasar modal syariah masuk di dalam salah satu pilar dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah menerbitkan Fatwa No 20/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Namun masih banyak masyarakat yang ragu tentang kehalalannya sehingga enggan untuk berinvestasi di sektor tersebut.

Baca juga: Bank Dunia Setujui Pendanaan Rp5,4 T untuk Proyek PLTA Cisokan

Karena itu, sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat sekaligus meningkatkan literasi mereka tentang kehalalan pasar modal syariah, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif.

“Perlu sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan literasi dan keyakinan masyarakat tentang kehalalan pasar modal syariah," ujar Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin pada acara Sharia Webinar-Kelompok Studi Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Sabtu (11/09).

Wapres menyatakan bahwa ragam produk investasi syariah di Indonesia telah dilandasi Fatwa MUI, mulai dari reksadana syariah, saham syariah, dan sukuk negara maupun sukuk korporasi, yang semuanya dilandasi oleh Fatwa MUI.

Wapres menjelaskan, landasan fiqih yang digunakan oleh DSN MUI dalam mengembangkan keuangan syariah termasuk pasar modal syariah, yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

“Adapun yang dilarang menurut syariah itu adalah kegiatan yang spekulatif dan manipulatif yang mengandung unsur gharar (tidak pasti), riba, maisir (judi), risywah (suap), maksiat, dan kezaliman,” kata Wapres.

Meskipun sudah ada kaidah yang menguatkan kehalalan pasar modal syariah, Wapres mencermati, tidak membuat masyarakat muslim antusias berinvestasi di sektor tersebut.

"Oleh karena itu pemahaman dan literasi terhadap keuangan syariah sedari dini, akan menjadi modal bagi pertumbuhan dan pengembangan pasar modal syariah di masa mendatang,” kata Wapres.

Merujuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan Juni 2021, jumlah kepemilikan efek saham syariah berdasarkan Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification (SID) sebanyak 991 ribu SID atau tumbuh 36,48% dalam waktu 6 bulan. Tetapi Jumlah SID kepemilikan efek saham syariah masih sekitar 18% dari total SID pasar modal yang mencapai 5,5 juta SID.

Meski begitu, dari sisi kapitalisasi pasar, Indeks Saham Syariah Indonesia per Juni 2021 mencapai Rp 3.352 triliun atau hampir separuh dari kapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar Rp 7.100 triliun. Tidak heran, perusahaan yang masuk ke dalam efek syariah rata-rata juga merupakan emiten dengan kapitalisasi besar.

Dikutip dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), daftar saham syariah di dalam Jakarta Islamic Index (JII), diantaranya Adaro Energy Tbk (ADRO), Aneka Tambang Tbk (ANTM), Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), Barito Pacific Tbk (BRPT), Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), hingga Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

JII merupakan kelompok 30 saham syariah dengan rata-rata kapitalisasi pasar dan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi selama 1 tahun terakhir, yang diseleksi oleh BEI. (OL-6)