Selama Pelonggaran, Pengunjung Mal Tembus 500 Ribu Orang/hari

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengemukakan selama perpanjangan PPKM Jawa dan Bali dengan pelonggaran aktivitas, sekitar setengah juta pengunjung padati pusat perbelanjaan kelolaanya sejak akhir Juli. Lonjakan itu sekitar 20% dibandingkan saat pembatasan aktivitas diberlakukan pada awal bulan lalu.

"Jumlah pengunjung mal capai 500 ribu orang per hari. Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan saat ini sekitar 15% - 20%," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja kepada wartawan, Selasa (31/8).

Baaca juga: Artificial Intelligence Tidak Bisa Cegah Kerugian Akibat BBM Oktan Rendah

Dia menerangkan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan saat ini lebih didorong oleh kategori makanan dan minuman atau F&B. Untuk kategori lain pergerakan pengunjung disebut masih landai.

"Secara bertahap dan pergerakannya cenderung masih lambat. Diharapkan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu," ucapnya.

Terkait penambahan jam operasional mal hingga buka pukul 21.00 selama perpanjangan PPKM sampai 6 September, Alphonzus mengaku menyambut positif keputusan pemerintah pusat tersebut.

"Pihak pusat perbelanjaan menyambut baik keputusan pelonggaran, terutama karena kapasitas restoran dan kafe untuk makan di tempat (dine in) ditingkatkan menjadi 50% dari sebelumnya yang hanya 25%," jelasnya.

Selama pandemi, dia menyebut, restoran dan kafe telah menjadi salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan. Dengan ditingkatkannya kapasitas makan di tempat menjadi 50% dan penambahan jam operasional yang sebelumnya dibuka hanya pukul 20.00, diharapkan mendongkrak jumlah kunjungan.

"Peningkatan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan diharapkan naik sekitar 30%. Hal ini semoga bisa segera memulihkan kondisi usaha sektor ritel yang telah tidak bisa berusaha selama dua bulan," tutur Ketua Umum APPBI ini

Alphonzus menambahkan, saat ini pekerja mal yang dirumahkan juga sudah mulai dipekerjakan kembali secara bertahap seiring menyesuaikan dengan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. (OL-6)