Pemuda Target Prioritas Dorong Inklusi Keuangan Syariah

PEMERINTAH melakukan sinergi implementasi program keuangan inklusif dengan menjadikan pemuda sebagai target prioritas. Itu merupakan salah satu upaya peningkatan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu targetnya adalah Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya, lembaga otonom di bawah naungan organisasi tersebut memiliki posisi strategis dengan jumlah jaringan pemuda mencapai 28.159 unit, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Selain itu, estimasi total mahasiswa, siswa, dan santri diperkirakan mencapau 4 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan potensi untuk mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%.

"Pemuda merupakan salah satu kelompok target prioritas dalam hal perluasan akses layanan keuangan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam kegiatan bertajuk ‘Implementasi Keuangan Inklusif bagi Pemuda dan Mahasiswa Muhammadiyah’, Senin (22/3) di Bogor yang dikutip dari siaran pers, Senin (22/3).

Kegiatan itu mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman Program Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah antara PP Pemuda Muhammadiyah dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO Master Mind Indonesia. Edukasi keuangan syariah juga menjadi rangkaian acara.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan di 2019 lalu, tercatat ndeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Artinya, target inklusi keuangan sejumlah 75% pada 2019 sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai.

Baca juga : BI Buka Penukaran Uang 75 Ribu, 1 KTP Bisa 100 Lembar

Namun di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019. Hal tersebut, kata Iskandar, menjadi perhatian pemerintah lantaran Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dus, potensi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah amat besar.

Iskandar bilang, populasi penduduk muslim di Tanah Air mencapai 87,18% dari total penduduk sebanyak 255 juta jiwa. Dari angka itu, 5% masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori milenial.

"Besarnya potensi tersebut perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antar pemangku kepentingan," kata Iskandar.

Keuangan inklusif merupakan kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif, Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tanggal 7 Desember 2020.

Perpres 114/2020 tersebut merupakan penguatan atas SNKI sebelumnya yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Melalui Perpres ini pula, Presiden Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). (OL-7)