Sandiaga Paparkan Skema Penyaluran Stimulus Rp9,9 T untuk Bali

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membahas program stimulus sebesar Rp9,9 triliun yang diajukan Pemprov Bali kepada pemerintah pusat.

Menurut Sandiaga, stimulus tersebut akan disalurkan melalui skema pinjaman lunak jangka panjang dengan bunga di bawah KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

Adapun pencairannya akan disalurkan melalui perbankan sehingga diharapkan bisa menjangkau pelaku usaha maupun karyawan di sektor-sektor yang terdampak di Bali.

"Penyaluran melalui perbankan ini agar aspek governance-nya bisa terjaga. Pak Gubernur  ingin memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dan memiliki tata kelola yang baik," kata Sandiaga dalam keterangannya saat berada di Bali bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster, Kamis (11/2).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, usulan program tersebut sudah disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan  Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan selanjutnya akan dibahas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Progres pembahasan sedang berlangsung. Dalam pembahasan ini kita harapkan kebijakan bisa berpihak kepada Bali, karena Bali merupakan tulang punggung pariwisata kita yang sebelum pandemi tercatat menyumbangkan devisa sebesar US$20 miliar," jelas Sandiaga.

Di samping itu, Kemenparekraf bersama Pemerintah Provinsi Bali juga sedang merencanakan program padat karya senilai Rp186 miliar yang akan direalisasikan di 177 desa wisata di Bali. Diharapkan 15 ribu pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terakomodir dalam program ini setiap harinya.

"Juga tadi ada pembahasan untuk pembangunan jogging trackdi Sanur, pembenahan destinasi-destinasi wisata di Ubud juga pengelolaan sampah di Klungkung, Kuta, dan beberapa destinasi lainnya yang bisa membuka lapangan kerja sebanyaknya," kata dia.

Selain itu, Sandiaga menyebut, bersama Gubernur Bali juga membahas tindak lanjut usulan free covid-19 corridor untuk memfasilitasi kedatangan wisatawan mancanegara yang telah melakukan vaksin. Menurutnya, rencana itu dalam tahap pembahasan akhir oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Satgas Covid-19 dan lainnya. (OL-8)