Pemangkasan Libur Nataru Dinilai Rugikan Masyarakat

KEBIJAKAN pemerintah yang memangkas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dinilai berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha. Hal itu dikarenakan masyarakat atau konsumen harus membatalkan tiket, mengurangi jumlah hari libur, dan faktor lainnya.

"Penentuan libur panjang Nataru ini juga kita lihat pemerintah juga tampak limbung (goyah) dan akhirnya korbannya masyarakat konsumen dan sektor swasta menjadi korban. Limbung karena awal mulanya memang Presiden mengatakan libur panjang akhir tahun akan dilakukan secara besar-besaran, sebagai kompensasi atas tidak adanya libur mudik lebaran," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, saat webinar Mudik Natal dan Tahun Baru di Masa Pandemi, Senin (21/12).

Sebelumnya, pemerintah menetapkan cuti bersama pengganti Idul Fitri 2020 digabungkan dengan libur panjang Nataru 2021 sehingga berjumlah 11 hari.

Kemudian pemerintah memangkas waktu cuti bersama menjadi 4 hari saja dari 24-27 Desember 2020. Tulus menilai perubahan jadwal tersebut tidak menutup kemungkinan angka positif tetap bertambah.

"Potensi untuk terjadinya kenaikan pascalibur panjang itu kan sangat besar dan ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi tenaga kesehatan rumah sakit," ujarnya.

Di kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Perhubungan Cris Kuntadi menyampaikan bahwa pemerintah berusaha untuk menerapkan aturan semaksimal mungkin menekan penyebaran covid-19 sesuai dengan kondisi terkini.

"Awalnya kenapa kita memberikan libur panjang sudah libur panjang pengganti Lebaran. Memang ini akan menjadi pengganti libur sebelumnya tetapi begitu melihat kondisi saat ini masih sangat rawan makanya kita memutuskan untuk tidak menambah cuti yang terlalu," ungkapnya.

"Ternyata ada dampak dari liburan panjang terhadap terjadinya orang yang terpapar covid-19. Masyarakat sudah cukup dewasa kenapa pemerintah mengubah kebijakan tersebut," pungkasnya. (E-3)