PELAKSANAN gelombang ke empat program kartu prakerja akan dihentikan terlebih dahulu. Sesuai perintah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa akan ada perbaikan payung hukum program prakerja sebelum memulai gelombang keempat.
"Karena ada banyak masukan kita hentikan sementara dan bisa kita mitigasi kedepannya. Persiapan di lapangan juga kami siapkan, apakah pemerintah siap melayani masyarakat. Kita nggak mau nambah masalah lagi jadi kami libatkan semua K/L untuk luring (offline). Namun, Menko bilang ini harus segera diupayakan program ini kembali berjalan, nggak ampe akhir tahun atau tahun depan. Jadi saya tidak berpikir lebih dari beberapa minggu udah selesai," ungkap Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky, dalam Webinar Kartu Prakerja, Sabtu (27/6).
Lebih lanjut, Panji mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi dan perbaiki lagi. Solusi yang saat ini diperbincangkan mengenai konflik kepentingan telah membuat adanya perubaham regulasi.
Dia melanjutkan bahwa pihaknya saat ini telah membatasi tenaga pelatihan. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan insentif lima kali lebih besar dan mengurangi program lima kali lebih besar juga.
"Ini tidak bisa dalam sehari diperbaiki semua. Ada yang bisa langsung dan ada yang harus diperbaiki secara perlahan," sambung Panji.
Baca Juga: Diduga Buang Uang Negara, Program Kartu Prakerja Diimbau ...
Panji melanjutkan, pada awalnya program kartu prakerja digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas karena banyaknya pengangguran di usia 18-24 tahun. Lalu, Presiden Joko Widodo menggunakan cara baru untuk dapat nyata menyentuh kalangan masyarakat melalui platform digital.
Dengan platform digital ini, kegiatan menjadi lebih transparan, dengan akses yang mudah, dan memberikan kuasa juga pada pemberi manfaat. Praktiknya yaitu memindahkan kuasa APBN langsung pada peserta kartu pra kerja dengan menghindari banyaknya pungutan liar serta interaksi dengan aparat di lapangan yang dapat menimbulkan celah-celah terjadinya korupsi.
"Prosesnya juga terbilang cukup sederhana, masyarakat lebih hemat waktu karena tanpa minta surat keterangan. Dengan jalur digital ternyata program ini sangat inklusif, karena dapat menjangkau kelompok masyarakat hingga ke daerah-daerah kecil," ujarnya.
Menurut Panji, masyarakat yang menjadi peserta pada kartu pra kerja adalah individu yang siap kerja dan berdaya, hanya saja butuh dorongan segi usaha dan kreativitas. Sehingga program ini akan terus dilanjutkan dengan beberapa evaluasi dan kerjasama oleh beberapa Lembaga terkait seperti KPK dan BPK.
Program ini dikatakan merupakan cara baru Presiden Jokowi dan dengan implementasi yang baru juga dilaksanakan, namun sudah memberikan potensi pelayanan publik serta evaluasi dari sektor pemerintahan lainnya sehingga ini menjadi rencana aksi untuk kegiatan ke depannya. (OL-13)
Baca Juga: Kartu Prakerja masih Dievaluasi
