Menkeu Akan Perketat Transfer Dana Desa

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengidentifikasi beberapa desa yang disinyalir bukan desa yang legitimate. Apalagi, dana desa yang akan dikucurkan tahun depan meningkat dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun.

"Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi. Jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Ia berharap anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa tersebut betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Pasalnya, dana desa ini adalah anggaran di pemda yang langsung ke desa. "Karena dia jalurnya sampai masyarakat cukup panjang dari DIPA ini, maka penguatan monitoring itu menjadi sangat penting," tambahnya.

Ia berharap pemda juga mempunyai rasa memiliki sehingga mereka juga bisa betul-betul mengidentifikasi jumlah desa yang masih tertinggal ataupun desa-desa baru apakah legitimate atau tidak. "Itu semuanya membutuhkan kerja sama," imbuhnya.

Kalaupun ada dana desa yang bocor, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menyerahkan kepada BPK untuk melakukan audit. "Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya. (OL-4)